Presiden Jokowi Didesak Tolak Perpanjangan Kontrak Freeport

30 November 2015, 20:36 WIB
freeport
Freeport, (foto:merdeka)

Kabarnusa.com – Presiden Joko Widodo diminta tidak memperpanjang kontrak dengan PT Freeport karena selama ini perusahaan tambang emas dan tembaga asing itu tidak memberi dampak lebih bagi Indonesia terutama masyarakat di Papua.

Senator Papua Barat Mervin Sadipun Komber menilai, tidak menentunya kebijakan tentang Kontrak Freeport membuat isu tentang Freeport, menjadi sangat liar.

Tidak hanya itu, isu yang berkembang telah mengesampingkan tujuan yang sebenarnya dari operasional Freeport di Indonesia.

Mestinya, keberadaan Freepory, bisa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional sesuai UUD 1945, yakni Kesejahteraan Rakyat. Faktanya, tidaklah demikian, justru sebaliknya.

“Saya mendesak Presiden Jokowi untuk menolak perpanjangan izin operasional PT.Freeport dan menyiapkan anak bangsa mengelola pertambangan emas dan tembaga di Timika Papua,” tegas dia dalam keterangan tertulisnya diterima Kabarnusa.com, Senin (30/11/2015).

Kata Mervin, Presiden Jokowi, harus menyampaikan penolakan perpanjangan izin operasional PT Freeport dari sekarang (2015).

Tujuannya, agar Indonesia punya cukup waktu untuk proses pengambil-alihan operasional penambangan tersebut.

Saat ini, dipandang momentum tepat untuk manfaatkan kekayaan Indoensia untuk kemajuan di Tanah Air.

“Saya tidak setuju metode pengambilan saham atau apapun, karena 40 tahun operasional PT Freeport di Papua, tidak memberikan efek lebih bagi Rakyat Indonesia terutama yang berada di Tanah Papua,” tegas dia.

Karenanya, dengan fakta-fakta memprihatinkan itu, tidak ada kata pilihan lain kecuali Presiden Jokowi agar menolak perpanjangan kontrak dengan PT Freeport. (ari)

Artikel Lainnya

Terkini