22 Provinsi Sabet Penghargaan UHC Program Jaminan Kesehatan Nasional

Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Guna menjamin keberlangsungan program JKN,

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menginstruksikan 30 Kementerian/ Lembaga, Gubernur dan Wali kota untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional.

Provinsi Bali menjadi salah satu penerima penghargaan UHC tersebut. Penghargaan UHC diserahkan langsung Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin kepada Wakil Gubernur Bali Prof. Tjok Oka Sukawati (Cok Ace), di Balai Sudirman, Tebet-Jakarta Selatan, Selasa 14 Maret 2023.

LPSK Kerap Bayar Biaya Medis Korban yang Tidak Dijamin BPJS Kesehatan

Gelaran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan ini sudah hampir memasuki usia satu dekade. Pada kurun waktu yang terbilang singkat ini pula, BPJS Kesehatan telah melalui berbagai tantangan dalam penyelenggaraan Program JKN.

Dalam kesempatan itu Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Ali Ghufron Mukti mengatakan satu per satu tantangan mulai terurai dengan beragam solusi yang telah diupayakan.

Dikatakan, membaiknya kondisi penyelenggaraan Program JKN bukan hanya berkat upaya dari BPJS Kesehatan, tetapi juga dapat terwujud nyata berkat dukungan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Ombudsman Jateng Awasi Pelayanan BPJS dan Pelaksanaan Pemberian THR Bagi Pekerja

Keterlibatan pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan mendukung penyelenggaraan Program JKN tentu tidak terlepas dari tujuan Program JKN.

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing, terutama dari aspek kesehatan,” katanya menegaskan.

Sehingga program JKN yang diamanatkan kepada BPJS Kesehatan menjadi salah satu program strategis yang mendukung Visi Misi Presiden tahun 2020-2024.

BPJS Kesehatan Fokus Terapkan Inovasi Teknologi Mempercepat dan Memudahkan Layanan

Visi misi itu adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing guna mewujudkan manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

“Melalui penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dalam hal ini perlindungan sosial di bidang kesehatan,” tegasnya.

Penyelenggaraan Program JKN tidak hanya mendukung pencapaian Visi Misi Presiden tahun 2020-2024 tetapi juga mendukung target RPJMN tahun 2020-2024 yaitu target 98% penduduk Indonesia mendapatkan perlindungan sosial atau Universal Health Coverage (UHC).

Menkes Terawan Puji Visi Kesehatan Provinsi Bali yang Dijiwai UHC

Upaya untuk mencapai target UHC tidak sekadar tercapainya angka kepesertaan sesuai target. Tercapainya predikat UHC juga harus menjamin bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Selanjutnya, tercapainya predikat UHC juga harus memastikan tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kesulitan finansial pada saat mengakses layanan kesehatan.

Untuk itu, target UHC pada tahun 2024 merupakan target yang sangat menantang.

BPJS Kesehatan Denpasar Dorong Daerah Terapkan UHC

Pihaknya senantiasa berkomitmen meningkatkan mutu layanan dalam penyelenggaraan Program JKN, sehingga tujuan utama dari target UHC dapat terpenuhi, yaitu melalui upaya perluasan kerja sama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Selanjutnya, peningkatan kualitas layanan melalui berbagai inovasi dan pemanfaatan teknologi digital pada kanal layanan tanpa tatap muka, seperti Mobile JKN, Care Center 165, layanan Pandawa (Pendaftaran Lewat Whatsapp), dan CHIKA (Chat Asistant JKN),” imbuhnya. ***

Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan maka inovasi dan pemanfaatan layanan digital juga dilakukan pada fasilitas kesehatan melalui Telemedicine, display informasi jadwal operasi di FKRTL, antrean online, simplifikasi rujukan bagi pasien hemofilia dan thalasemia, iterasi peresepan obat dan validasi digital melalui aplikasi V-Claim,” imbuhnya.

Libur Panjang, Denpasar Ingin Pertahankan Status Zona Oranye Covid-19

Di sisi lain, dengan luasnya wilayah NKRI yang sangat luas, diperlukan upaya kolaborasi, sinergi dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai target UHC.

Dan diharapkan regulasi tersebut dapat berjalan optimal sehingga dapat mendukung upaya optimalisasi penyelenggaraan Program JKN.

Sekitar 95% penduduk Indonesia saat ini telah terjamin pembiayaan kesehatannya melalui skema Program JKN, yang didukung oleh 1.945 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) Swasta, 804 FKRTL Pemerintah Pusat dan 214 FKRTL Pemerintah Daerah.

Bandara I Gusti Ngurah Rai Siagakan Posko Monitoring Periode Libur Nataru

Diharapkan Pemerintah Daerah yang telah mencapai predikat UHC dapat terus mempertahankan predikat UHC yang diraih.

Ia berharap capaian predikat UHC tersebut juga dapat mendorong Pemerintah Daerah lainnya untuk semakin meningkatkan jumlah kepesertaan dalam rangka memberikan perlindungan jaminan kesehatan melalui JKN di wilayah masing-masing.***