AIHSP diharapkan Mampu Tingkatkan Ketahanan Kesehatan di Indonesia

22 Oktober 2021, 01:09 WIB

AVvXsEiNBHe7AdNog6LCBMTFi1BGSVI 4QV N6WKbUtGkQAoEyDILQvRYcHJLKZlWbLxVddI1qKBD Za4tOnwrJyLL3SQTT8 xB98Bf30 S7rfC4 f1 y5kpMSFWi2RRKSUH3lQOtzCDD02EUvaYQMou5ne WMS9Lo 5idMFA0sfbeLz 6NxC67BIE29Cm 1


Denpasar –
Pemulihan kesehatan dan ekonomi secara berangsur-angsur terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali, walaupun masih dimasa pandemi Covid-19.

Salah satunya melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang  menyelenggarakan Kick Off Meeting Penguatan Kegiatan Komunikasi Risiko & Komunikasi Publik terkait COVID-19 oleh Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP), secara hybrid meeting bertempat di Hotel Mercure Sanur, pada (21/10/2021).

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Ketut Suarjaya, mengatakan bahwa Australia Indonesia Health Security Partnership’s (AIHSP) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan kesehatan di Indonesia sehingga baik lelaki, perempuan dan komunitas terlindungi dari penyakit infeksi dan berkontribusi kepada ketahanan kesehatan nasional, regional dan global serta menjamin perkembangan ketahanan ekonomi dan pangan di Indonesia.

Ketut Suarjaya mengatakan bahwa AIHSP adalah program kerja selama 5 tahun yang dibiayai oleh Australia’s Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).

AIHSP merupakan kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian dan pihak terkait untuk mencapai tujuan akhir program : 1. Memperkuat sistem ketahanan kesehatan di Indonesia untuk mencegah, mendeteksi dan merespons keadaan darurat kesehatan hewan dan masyarakat yang diakibatkan oleh penyakit menular yang muncul; dan 2. Meningkatkan koordinasi nasional dalam menanggapi ancaman kesehatan nasional, regional, dan global.

Selanjutnya, ia juga menyampaikan bahwa penguatan kapasitas dalam menghadapi pandemi akan membutuhkan kemampuan dalam mengkomunikasikan risiko kepada publik melalui berbagai saluran komunikasi. 

Hal ini membutuhkan koordinasi dan Langkah berkelanjutan dalam kerangka topik komunikasi risiko dan komunikasi public. Faktor lain yang menjadi penentu adalah keterlibatan lintas sektor. 

Para pihak yang perlu terlibat aktif adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), media, universitas, sektor swasta dan masyarakat terdampak. 

Para pihak yang telah dikapasitasi dengan komunikasi risiko diharapkan dapat berkolaborasi dan berkontribusi untuk ketahanan Kesehatan dalam kondisi ancaman apapun yang dapat muncul di kemudian hari.

Guna berlangsungnya acara secara lancar, maka Ketut Suarjaya menerangkan kegiatan tersebut  mengundang 3 pemateri yang membahas terkait dengan Situasi Covid-19 terkini di Provinsi Bali dan juga bagaimana strategi komunikasi resiko dan komunikasi publik yang perlu dilakukan untuk menghadapi krisis dan pasca krisis Covid-19 di Provinsi Bali.

Kadiskes Ketut Suarjaya, berharap hasil dari kegiatan Kick Off Meeting dan FGD Komunikasi Resiko yang diselenggarakan ini diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan Kesehatan pasca krisis Covid-19 di Provinsi Bali melalui upaya kegiatan komunikasi resiko. (riz)

Artikel Lainnya

Terkini