Denpasar – Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KemenKopUKM) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2025 untuk wilayah kerja Jawa II, Bali, dan Nusa Tenggara.
Rakor ini menjadi penutup rangkaian roadshow akselerasi penyaluran KUR yang sebelumnya telah dilaksanakan di beberapa kota.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Menteri KemenKopUKM, Helvi Moraza, dan dihadiri oleh jajaran KemenKopUKM, BPKP, Bank Indonesia (BI) Bali, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, serta 15 lembaga keuangan dan 3 lembaga penjamin, berfokus pada strategi percepatan realisasi capaian KUR Nasional.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyambut baik inisiasi Rakor di Bali.
Ia menyoroti peran strategis Bali sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat yaitu 5,88% (year-on-year) pada Triwulan III 2025, melampaui capaian nasional (5,04%).
Driver utama pertumbuhan Bali adalah sektor pariwisata, yang ditopang oleh akmamin, perdagangan, dan transportasi.
“UMKM adalah penopang utama perekonomian Bali, dengan lebih dari 97% unit usaha adalah UMKM, dan mayoritas merupakan usaha mikro,” ujar Erwin.
Realisasi penyaluran KUR di Bali per September 2025 tercatat telah mencapai Rp8,03 triliun. Pembiayaan mikro juga memiliki dominasi besar, yakni 40,93% dari total kredit UMKM.
Meskipun berperan besar, UMKM di Bali masih menghadapi tiga tantangan utama:
Aspek Kapasitas dan Perilaku (Behavioral Readiness).
Aspek Kelembagaan dan Akses Pembiayaan (Institutional Accessibility).
Aspek Ekosistem dan Struktur Ekonomi Daerah (Ecosystem Sustainability).
Menghadapi tantangan ini, BI Bali menawarkan tiga langkah breakthrough, yaitu: sinergi menumbuhkan usaha mikro yang sehat, menjaga ruang usaha bagi pelaku mikro, dan penciptaan kewirausahaan yang semakin kuat.
“Bank Indonesia Bali berkomitmen untuk terus memperkuat peran UMKM sebagai driver utama ekonomi daerah melalui pendampingan, fasilitasi pembiayaan, penguatan digitalisasi via QRIS, business matching, dan perluasan pasar hingga menembus pasar global,” tegas Erwin, menekankan pendekatan integrated yang didasari 3C: Commitment, Collaboration, dan Communication.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, menambahkan tantangan lain yang dihadapi UMKM mencakup kualitas debitur, literasi keuangan, dan digitalisasi yang terbatas.
Menjawab hal tersebut, Wakil Menteri KemenKopUKM menggagas delapan aspek prioritas untuk mensukseskan KUR, di antaranya:
Pemanfaatan KUR dalam membaca potensi Daerah, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
Akselerasi kesiapan dan kapasitas UMKM.
Kolaborasi riset dan inovasi.
Penegasan komitmen dan prosedur KUR.
Wakil Menteri juga mengapresiasi kinerja BPD Bali yang berhasil menyalurkan KUR sebesar 61% di sektor produksi, sesuai dengan target yang ditetapkan.
Selain itu, aspek inklusivitas juga terlihat dari penyaluran KUR kepada penerima perempuan yang mencapai 51,34%.
Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan sinergi yang lebih erat antara regulator, otoritas, dan industri keuangan, demi memperkuat UMKM sebagai agent of transformation menuju ekonomi yang hijau, inklusif, dan berdaya saing global. ***
