Jakarta – Koordinator Forum Masyarakat Madani (FORMASI), Ahmad Syaripudin, angkat bicara terkait insiden pengawalan sensasional yang melibatkan selebritas Raffi Ahmad dengan kendaraan dinas bernomor RI 36.
Aksi arogan di jalan raya ini memantik amarah publik dan dinilai sebagai cerminan buruk perilaku sejumlah figur publik. Ahmad Syaripudin menilai tindakan tersebut tidak hanya mencoreng citra selebritas, tetapi juga memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Ini adalah contoh nyata bagaimana selebritis seperti Raffi Ahmad yang memiliki privilese khusus malah menyalahgunakan kepercayaan publik. Pengawalan dengan kendaraan dinas RI 36 menunjukkan arogansi yang melukai rasa keadilan rakyat,” ujar Ahmad.
Ia menyoroti bahwa bukan kali ini saja Raffi Ahmad menjadi sorotan publik. Sebelumnya, ia pernah terlibat dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang sempat menggemparkan masyarakat. Tidak hanya itu, kekayaan fantastis Raffi dalam beberapa tahun terakhir juga mengundang tanda tanya besar.
“Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Raffi Ahmad berhasil membentuk lebih dari belasan perusahaan. Ini menimbulkan kecurigaan, dari mana sumber kekayaannya? Apakah ini hasil kerja keras atau ada praktik tidak sehat seperti dugaan pencucian uang? Kejaksaan Agung, KPK, dan Kapolri harus segera mengusut hal ini,” tegas Ahmad.
FORMASI juga menyoroti bahwa Raffi Ahmad yang memiliki jabatan mentereng di pemerintahan sebagai Utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini, menurut Ahmad, justru semakin menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Bagaimana mungkin seorang selebritas yang sering menuai kontroversi dipercaya mengemban posisi strategis? Ini tidak hanya memperburuk citra pemerintahan, tetapi juga menunjukkan ketidaksensitifan terhadap hati rakyat,” katanya.
Ahmad menambahkan, pengangkatan Raffi Ahmad ke posisi tersebut semakin mencoreng citra pemerintahan yang belum genap bekerja 100 hari. Ia menilai langkah ini adalah kesalahan fatal yang merugikan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.
FORMASI menyerukan agar pemerintah lebih selektif dalam menunjuk individu yang akan diberikan peran dalam pemerintahan.
“Jangan sampai keputusan ini menciptakan kesan bahwa pemerintah lebih mengutamakan popularitas dibandingkan integritas. Presiden harus segera mengevaluasi keputusan ini demi menjaga stabilitas politik dan kepercayaan rakyat,” imbuh Ahmad.
Ahmad Syaripudin berharap agar insiden ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama pemerintah, untuk tidak mengabaikan kepentingan rakyat demi segelintir elite.
“Rakyat sudah cukup muak dengan perilaku arogan yang mencederai keadilan sosial. Pemerintah harus hadir memberikan contoh, bukan malah memperburuk keadaan, pejabat seperti Raffi Ahmad harus tahu diri, dia harus bertanggungjawab bukan hanya sekedar mengakui itu mobilnya, tapi harus mundur sebagai bentuk tanggungjawabnya” pungkasnya.***
