APBN Tak Berimbang, Retorika Ekonomi Cerah Menkeu Baru Dipertanyakan

Jakarta – Pelantikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat menumbuhkan harapan baru bagi perekonomian nasional.

Dalam pidato perdananya, ia menyampaikan optimisme dalam tiga bulan ke depan ekonomi Indonesia akan “cerah”.

Harapan itu diartikan sebagai janji bahwa rakyat tidak lagi menghadapi kesulitan seperti masa kepemimpinan Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati.

Secara makro, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diharapkan berimbang, bahkan surplus, dengan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan kondisi berbeda. Postur APBN tetap mengalami defisit, sementara pertumbuhan ekonomi masih bertahan di kisaran 5 persen.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan fiskal yang dijalankan.

Menurut Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi, pernyataan Menkeu baru tidak jauh berbeda dengan klaim sejumlah menteri lain di kabinet yang cenderung retoris.

“Janji ekonomi cerah itu hanya *isapan jempol*. Sama halnya dengan klaim surplus beras tanpa impor, kenyataannya APBN tetap defisit,” ujarnya.

Defisit APBN yang berlanjut menunjukkan adanya masalah struktural dalam penerimaan negara dan belanja pemerintah.

Peningkatan belanja untuk subsidi dan proyek infrastruktur tidak diimbangi dengan penerimaan pajak yang optimal.

Selain itu, ketergantungan pada utang luar negeri masih tinggi, sehingga ruang fiskal pemerintah terbatas.

Defisit yang berkelanjutan berpotensi menekan daya beli masyarakat. Inflasi yang tidak terkendali akan memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga. Harapan pertumbuhan di atas 6 persen sulit tercapai tanpa reformasi fiskal yang menyeluruh, termasuk perbaikan sistem perpajakan dan pengelolaan belanja negara. **