Kata Achmad Nur, protes sosial seperti protes BEM, gerakan mahasiswa dan LSM sudah bermunculan diberbagai daerah.
Dampak ketiga yakni, pemerintah mengundang kontroversi politik dikalangan pimpinan partai politik koalisinya dan Para menteri dari kalangan profesional. Dengan demikian, hal tersebut dapat berdampak pada koalisi yang tidak solid dan dikhawatirkan pecah kongsi.
“Hal ini membuat pemerintahan koalisi tidak solid dan rawan pecah kongsi,” papar Pengamat Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute itu.
Presiden Jokowi Minta Anggaran Rp400 Triliun untuk Belanja Produk Dalam Negeri
Pihaknya menilai ketiga persoalan tersebut, tidak mendukung stabilitas yang diperlukan untuk pemulihan akibat Covid-19. Ketiga persoalan dapat berujung kepada instabilitas yang akan menyusahkan rakyat sendiri.
“Bila presiden seorang negarawan harusnya presiden berhenti melakukan gerakan bawah tanah tiga periode dan fokus menuntaskan pemerintahan sampai 2024,” ucapnya.
Gerakan bawah tanah yang mendukung Jokowi tiga periode, telah melumpuhkan kinerja pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.
Kurangi Ketergantungan Impor, KSP: Jangan Berlebihan Sikapi Peringatan Presiden soal Lonjakan Harga