Kabarnusa.com – Kabupaten Badung terus meningkatkan potensi pendapatannya di bidang pajak seperti Pajak Bumi Bangunan yang ditargetkan potensinya bisa terdongkrak 67 persen atau sekira Rp165 Miliar.
Saat menyampaikan paparannya di hadapan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali, Arman Syifa, Bupati Badung Gde Agung menambahkan, beberapa upaya tindaklanjut yang telah dilakukan berkenaan dengan hasil audit.
Kata dia, sejumlah rekomendasi LKPD Tahun 2013 yang menyangkut asset telah ditindaklanjuti dengan serius.
Salah satunya dengan melaksanakan sensus asset bekerjasama dengan DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara).
Demikian pula dengan piutang pajak terutama terkait piutang PBB yang sebelumnya dipungut Kantor Pajak Pratama, dan kini oleh Dinas Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung.
“Kami telah bekerja keras sehingga dapat meningkatkan pajak PBB mencapai 67% atau sekitar Rp. 165 Miliar lebih,” sebut Gde Agung Selasa 13 Januari 2015.
Disamping itu, dia mengambil kebijakan yang amat strategis terutama untuk menekan alih fungsi lahan pertanian.
Langkahnya dengan menetapkan kebijakan dengan membebaskan pajak di kawasan lahan pertanian di jalur hijau sampai 0%.
Juga, berkenan dengan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan) membebaskan atas terjadinya peristiwa hukum waris.
Dibagian akhir,Gde Agung mengungkapkan, sejalan dengan prinsip umum dalam tata kelola pemerintahan terutama dalam upaya terwujudnya keterbukaan informasi tata kelola keuangan daerah, maka APBD Tahun 2015 yang telah disahkan tepat waktu.
Selain itu, telah dipublikasi di media massa, media sosial yaitu pada akun twitter dan facebook Pemkab Badung serta website Badung www.badungkab.go.id.
“Dalam rangka transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan dan aturan yang berlaku, saya juga serahkan APBD Tahun 2015 secara langsung ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga menyerahkannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali,” ungkapnya.
Turut hadir Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunartha, Sekretaris DPRD, Made Wira Dharmajaya, Inspektur Kabupaten Badung, Luh Suryaniti, Kepala Bappeda Litbang, Wayan Suambara, Direktur PDAM, Made Subarga Yasa dan pejabat SKPD lainnya. (gek)
