 |
| Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Tb. Haeru Rahayu memimpin pertemuan di Gedung Mina Bahari III, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Pusat pada Senin (26/4/2021)/Dok.Humas KKP. |
Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pertemuan dengan
pihak Pertamina dan perwakilan pemerintah daerah untuk membahas tindak-lanjut
penangangan pasca-kebocoran pipa minyak yang berimbas pada kotornya perairan
Karawang, Jawa Barat.
Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Tb. Haeru Rahayu memimpin pertemuan di
Gedung Mina Bahari III, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta
Pusat pada Senin (26/4/2021).
Menurut Tebe, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menaruh
perhatian serius pada kejadian tersebut sebab tumpahan minyak bila terus
meluas bisa mengancam keberlanjutan ekosistem dan mengganggu aktivitas nelayan
maupun pembudidaya di area terdampak.
Banyak surat masuk dari kelompok masyarakat maupun asosiasi yang meminta
Kementerian Kelautan dan Perikanan segera melakukan tindakan. Sebab tumpahan
minyak di laut, khususnya di wilayah perairan Banten juga pernah terjadi dua
tahun silam.
Meski kebocoran pipa saat ini sudah teratasi, Tebe meminta Pertamina untuk
meningkatkan pemeliharan peralatan sehingga peristiwa serupa tidak terulang di
lain hari.
Kemudian pemulihan lingkungan pasca-kejadian serta kompensasi bagi masyarakat
terdampak juga dimintanya untuk segera diproses.
Guna pemulihan lingkungan dan kompensasi bagi masyarakat terdampak, Tebe
meminta Pertamina melibatkan pemerintah daerah serta kelompok masyarakat. Agar
upaya yang dilakukan tepat sasaran dan tidak memunculkan polemik di kemudian
hari.
Semua pihak yang terkait, harus dilibatkan, khusus untuk yang 2019 maupun yang
saat ini. Kemudian untuk yang baru saja terjadi, kami minta matangkan kembali
matriks schedule penyelesaiannya.
Libatkan semuanya, tuntas dari hulu ke hilir.
Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) memastikan telah
memperbaiki titik kebocoran yang terjadi pada pipa 16″ MMF – Central Plant.
Lokasi kebocoran terdeteksi pada Minggu 18 April 2021 dan langsung dilakukan
perbaikan saat itu juga.
Sedangkan untuk pembersihan tumpahan minyak di laut masih dilakukan hingga
saat ini dengan melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan. Sementara alat yang
dipakai di antaranya 142 kapal termasuk di antaranya kapal-kapal nelayan,
empat skimmer dan 600 moveable oil boom.
“Ada 1.206 pekerja yang terlibat yang terdiri dari pekerja offshore response,
nelayan, dan masyarakat pesisir,” ujar Corporate Secretary PT. Pertamina
Brahmantya Satyamurti Poerwadi. (rhm)
