Bali Catat Deflasi di Bulan Februari 2025, Harga Bahan Pangan Tetap Jadi Perhatian

Denpasar – Kabar baik datang dari Bali! Februari 2025 mencatat deflasi bulanan yang lebih dalam, yaitu -0,57%, dibandingkan bulan sebelumnya. Inflasi tahunan pun melandai ke angka 1,21%. Namun, kita perlu tetap waspada.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja mengingatkan tentang potensi kenaikan harga bahan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

“Inflasi Bali Februari 2025 terkendali, namun kenaikan harga pangan menjelang HBKN perlu diantisipasi,” ungkap Erwin Soeriadimadja dalam keterangan tertulis Selasa 4 Maret 2025.

Pengendalian inflasi diperkuat melalui Gerakan Pasar Murah (GPM) dan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk Ramadhan dan Nyepi.

Seluruh kabupaten/kota mengalami deflasi bulanan, dengan Tabanan mencatat deflasi terdalam (-1,05%; mtm) dan inflasi tahunan 1,23% (yoy).

Deflasi bulanan terjadi di beberapa wilayah Bali: Badung (-0,89%; 0,98% yoy), Singaraja (-0,81%; 0,27% yoy), dan Denpasar (-0,13%; 1,70% yoy).

Deflasi ini terutama disebabkan oleh penurunan harga kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga, makanan, minuman, dan tembakau. Diskon tarif listrik pascabayar Januari 2025 menjadi kontributor utama deflasi Februari.

Kemudian, deflasi dipengaruhi penurunan harga hortikultura (bawang merah, cabai rawit) akibat panen. Namun, kenaikan harga bensin, pepes, wortel, daging babi, sampah, dan bahan bakar rumah tangga menahan deflasi.

Daging babi naik karena permintaan luar Bali, bensin karena Pertamax. Risiko ke depan: permintaan tinggi saat HBKN (Ramadhan, Nyepi, Idul Fitri) dan canang sari jelang Nyepi.

Lebih lanjut dijelaskan, potensi kenaikan harga daging dan telur ayam ras menjadi perhatian, mengingat tren peningkatan harga jagung global sejak Juli 2024 dan peningkatan permintaan saat HBKN.

Selain itu, harga emas perhiasan dan minyak goreng berpotensi meningkat seiring dengan kenaikan harga emas global dan CPO.

“Dalam upaya mitigasi risiko inflasi, KPw BI Provinsi Bali, sesuai hasil HLM TPID se-Provinsi Bali, mengajak seluruh TPID untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian,” tutur Erwin Soeriadimadja.

Produktivitas pertanian ditingkatkan melalui: regulasi perlindungan lahan dan mitigasi alih fungsi lahan, pengairan, benih unggul, hilirisasi, efisiensi rantai pasok (bumdes, perumda, koperasi), dan kerjasama hulu-hilir (petani, penggilingan, horeka) dengan optimalisasi regulasi penggunaan produk lokal.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi dengan seluruh kabupaten/kota di Bali dalam mengimplementasikan strategi 4K pengendalian inflasi, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.

“Selain itu, dukungan masyarakat melalui perilaku belanja bijak menjelang rangkaian HBKN sangat diperlukan untuk mencegah kelangkaan dan kenaikan harga,” imbuh Erwin Soeriadimadja.

Melalui penguatan implementasi kebijakan 4K dan partisipasi aktif masyarakat, Bank Indonesia optimis inflasi Provinsi Bali pada tahun 2025 akan tetap berada dalam kisaran target inflasi nasional sebesar 2,5%±1%. ***