Bali Cetak Sejarah: Raih Penghargaan Tertinggi Statistik Nasional, Gubernur Koster Dipuji Keakuratan Datanya!

Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan terbaik se-Indonesia dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen dan efektivitas kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam memanfaatkan data sebagai landasan pembangunan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, secara terbuka menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian ini.

Dalam pertemuan perkenalan dan silaturahmi dengan Gubernur Koster di Jayasabha, Denpasar, pada Selasa (8/4/2025), Agus Gede Hendrayana Hermawan merasa bangga memiliki Gubernur Bali, karena Wayan Koster paling akurat menggunakan data untuk dijadikan acuan dalam merancang program pembangunan di Bali.

Agus Gede Hendrayana Hermawan, yang baru menjabat sebagai Kepala BPS Bali menggantikan Endang Retno Sri Subiyandani, juga memohon arahan dan masukan Gubernur Koster. Gubernur Koster, yang dikenal sebagai akademisi dengan latar belakang dosen Kalkulus dan Statistik di berbagai universitas ternama, diharapkan dapat memberikan bimbingan dalam menjalankan program statistik di Pulau Dewata.

Dalam pertemuan tersebut, Agus Gede Hendrayana Hermawan melaporkan tugas barunya dari Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, untuk memimpin BPS Provinsi Bali.

Salah satu program terdekat yang akan dilaksanakan adalah Sensus Ekonomi. Ia memohon doa restu dan bimbingan Gubernur Koster dalam menjalankan program tersebut.

Gubernur Koster menyambut baik kehadiran Kepala BPS Bali yang baru dan menyampaikan ucapan selamat bertugas. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali selalu menggunakan data nasional dari BPS sebagai acuan dalam merancang program pembangunan. Namun, ia juga berpesan agar BPS dapat menyajikan data yang lebih detail dan spesifik terkait dengan kondisi Bali.

Terkait dengan Sensus Ekonomi, Gubernur Koster memberikan arahan khusus agar BPS tidak memasukkan prasarana upacara adat Bali, seperti canang dan daksina, sebagai faktor inflasi. Ia menjelaskan bahwa unsur-unsur tersebut merupakan bagian dari “Niskala”.

Namun, bahan-bahan seperti busung/janur, bunga, dan pisang dapat dipertimbangkan sebagai faktor inflasi.

“Jadi perlu dilakukan kajian lebih dalam tentang ekonomi Bali, karena saat ini Bali sedang melakukan transformasi ekonomi melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali yang di dalamnya ada sektor pertanian organik, kelautan dan perikanan, Industri Kecil Menengah (IKM) hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),” jelas Gubernur Koster.

Selain Sensus Ekonomi, Gubernur Koster juga mengungkapkan rencana Pemerintah Provinsi Bali untuk mempersiapkan program Sensus Kebudayaan Bali yang akan dilaksanakan di Desa Adat. Sensus ini bertujuan untuk melindungi kekayaan dan keunikan budaya Bali yang beragam.

“Nanti kita rancang, apakah BPS Provinsi Bali jadi penyelenggara Sensus ini dengan kerja sama, atau bagaimana nanti mekanismenya, yang jelas data kebudayaan yang ada di Desa Adat ini harus detail kita miliki sebagai aset,” kata Wayan Koster.

Ia juga menegaskan bahwa dalam Sensus Kebudayaan Bali, akan dilakukan sensus jumlah penduduk krama Bali secara spesifik, termasuk data pendidikan anak pertama (Wayan, Putu, dan Gede), anak kedua (Made, Nengah, dan Kadek atau Kade), anak ketiga (Komang), dan anak keempat (Ketut). ***