Denpasar – Gemuruh tepuk tangan menggema di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (18/4). Bukan tanpa sebab, Gubernur Bali, Wayan Koster, baru saja menorehkan tinta emas komitmennya untuk merajut kesetaraan pembangunan di Pulau Dewata.
Seusai menandatangani komitmen bersama TMD, sang nahkoda Bali kembali mengayunkan penanya, kali ini untuk Kesepakatan Bersama Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Sorotan mata tertuju padanya, saat Koster dengan lantang mengumumkan sumber dana BKK: 10% dari realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor perhotelan serta makanan dan minuman di Badung, Gianyar, dan Denpasar.
Dana ini bukan sekadar angka, melainkan amunisi untuk enam kabupaten—Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan—dalam menuntaskan proyek strategis dan infrastruktur vital.
“Ini bukan sekadar bantuan, ini adalah wujud nyata menyama braya dan gotong royong,” tegas Koster, suaranya bergaung di seluruh ruangan. “Bali tidak boleh pincang, pembangunan harus merata, bukan hanya terpusat di selatan!”
Koster tak main-main. Ia menggarisbawahi fokus penggunaan BKK: infrastruktur dasar, pengelolaan sampah terpadu, transportasi publik, dan peningkatan layanan publik. “Jangan yang lain-lain!” serunya, menekankan pentingnya prioritas.
Peraturan Gubernur Bali menjadi kompas dalam penyaluran BKK, memastikan dana mengalir sesuai RPJMD Provinsi Bali. Harapan Koster membumbung tinggi: seluruh kabupaten/kota di Bali bergerak serempak, membangun masa depan Bali yang hijau, cerdas, dan berkelanjutan.
Di sisi panggung, Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, para Bupati/Walikota se-Bali, Ketua DPRD se-Bali, dan tamu undangan lainnya menyaksikan momen bersejarah ini. Sebuah babak baru pembangunan Bali telah dimulai. ***