Bali Jadi Percontohan Digitalisasi Kartu Kesejahteraan

Denpasar – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mewakili Gubernur Bali menghadiri audiensi penguatan implementasi kartu kesejahteraan sebagai langkah uji coba digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produktif.

Pertemuan berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (2/3).

Dalam audiensi tersebut, Dewa Made Indra menegaskan Bali ditetapkan sebagai pilot project nasional untuk pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produktif di tingkat provinsi.

“Bali menjadi satu-satunya provinsi yang melaksanakan program ini secara terintegrasi. Ini bukti kesiapan Bali mendukung transformasi digital demi efektivitas dan ketepatan penyaluran bantuan sosial,” ujarnya.

Penetapan Bali sebagai daerah percontohan merupakan tindak lanjut arahan Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bali bersama seluruh kabupaten/kota pada 26 Februari lalu.

Dewa Indra menekankan pentingnya percepatan implementasi digitalisasi agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Dengan sistem digital, proses pendataan hingga penyaluran bantuan akan lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran.

“Pemerintah memastikan seluruh masyarakat tetap terlayani, termasuk dengan pendekatan jemput bola bagi mereka yang belum memiliki akses teknologi digital,” jelasnya.

Audiensi ini menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Maliki, serta Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo.

Mereka memaparkan strategi dan dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat implementasi program.

Kegiatan dilanjutkan dengan rapat teknis koordinasi, diskusi, dan sesi tanya jawab untuk menyatukan langkah daerah dalam menyukseskan program ini.

“Melalui kolaborasi pusat dan daerah, kami berharap Bali menjadi model implementasi digitalisasi kartu kesejahteraan dan kartu usaha produktif bagi provinsi lain,” tutup Dewa Indra.***