 |
| Wagub Bali Ketut Sudikerta (Foto:KabarNusa) |
KabarNusa.com, Denpasar – Dalam upaya mendukung ketahanan pangan guna mewujudkan swasembada pangam Pemerintah
Provinsi Bali meminta bantuan pusat sebesar Rp17 Miliar yang dipergunakan untuk
penambahan peralatan mesin penggilingan gabah.
Keinginan itu disampaikan
Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta saat menerima
rombongan Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Firman Soebagyo.
“Kami di Bali terus berupaya meningkatkan
swasembada pangan, lewat beberapa upaya memperbaiki
fasilitas pertanian dengan menggunakan APBD Provinsi, memberikan bantuan
bibit-bibit, pupuk dan sarana prasarana peralatan pertanian,” jelas
Sudikerta di kantor gubernur, Selasa (29/4/2014).
Kepada wakil
rakyat di Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan, kelautan dan
perikanan, Sudikerta, upaya tersebut akan terus ditingkatkan hingga masa
mendatang.
Bantuan yang diajukan ke pusat, untuk pembelian mesin penggilingan gabah akan didistribusikan ke
daerah-daerah yang memiliki sektor pertanian yang luas sehingga kita
bisa meminimalkan biaya penggilingan.
Besarnya dana Rp17
Miliar itu, kata dia guna penambahan peralatan mesin penggilingan gabah adalah
sebesar Rp 17 milyar nantinya akan diberikan kepada 7 kabupaten di Bali
kecuali Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
Pemerintah Provinsi Bali, saat ini menghadapi kendala lain terjadinya alig
fungsi lahan besar-besaran untuk kepentingan industri seperti
pariwisata.
Kata dia, pemerintah telah berulang kali mengimbau agar
masyarakat tidak tergiur dengan iming-iming besar dengan menjual lahan
terutama yang masih produktif.
“Daripada lahan pertanian
dialihfungsikan lebih baik dikembangkan, pemprov akan memberikan bantuan
untuk permodalan pertaniannya,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu,
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyampaikan apresiasi
program Provinsi Bali terutama program sistem pertanian terintegrasi
atau Simantri yang saat ini sudah mencapai 504 unit.
Selain itu,
pihaknya akan turut mendukung upaya peningkatan sektor pertanian dan
berupaya membantu agar bantuan-bantuan pendukung sektor itu bisa
mendapat perhatian dan prioritas penanganan pemerintah.
“Saya
harapkan, petani tidak memberikan lahannya dialihfungsikan karena jika
lahan pertanian di alihfungsikan maka akan terjadi krisis pangan karena
semakin hari lahan pertanian akan semakin berkurang,” katanya
mengingatkan. (gek)
