BALIGIVATION 2023, BI Dorong Kreativitas Generasi Muda untuk Pemulihan Ekonomi Bali

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mendorong Kreativitas generasi muda melalui gelaran Bali Digital Innovation Festival (BALIGIVATION) 2023 dalam upaya pemulihan ekonomi Bali.

9 Mei 2023, 10:18 WIB

Denpasar – Dalam upaya pemulihan ekonomi Bali Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mendorong kreatibotas generasi muda melalui gelara Bali Digital Innovation Festival (BALIGIVATION) 2023.

BALIGIVATION 2023 merupakan bagina dari Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023

Kegiatan dirangkaikan dengan launching Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD) dan Pembayaran lintas batas
QRIS (QRIS Cross Border) Indonesia-Malaysia oleh Presiden Republik Indonesia.

Penyelenggaraan FEKDI di tahun 2023 merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia dan
Kementerian Perekonomian dengan mengangkat tema “Synergy and Innovation of Digital
Economy: Fostering Growth”.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali G.A. Diah Utari menjelaskan, FEKDI 2023 merupakan bagian dari rangkaian acara Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 pada jalur keuangan, sekaligus menjadi ajang etalase inovasi produk dan layanan serta sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital.

Rangkaian kegiatan BALIGIVATION dimulai Kick Off pada 9 Maret 2023 dan dilanjutkan dengan penyelenggaraan serangkaian perlombaan seperti Ide Kreatif, Banjar Digital:
Inovasi Membangun Bali dan E-Sport Digital Warrior: Ksatriya Bani Satya

“Kegiatan bertujuan mendorong kreativitas generasi muda untuk berinovasi dengan memanfaatkan teknologi digital dalam mendukung upaya Pemulihan Ekonomi Bali,” tutur Diah Utari saat pembukaan BALIGIVATION di Kantor Bank Indonesia Provinsi Bali Senin 8 Mei 2023.

Puncak BALIGIVATION direncanakan akan diadakan pada
awal bulan Juni mendatang.

Sinergi dan inovasi digital diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuh ekonomi nasional dan Bali.

Lebih lanjut Diah Utari menyebutkan pada Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,31% (yoy), lebih tinggi dibanding 2021sebesar 3,69% (yoy).

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Bali 2022 mampu tumbuh positif mencapai 4,84% (yoy), jauh meningkat dari 2021 sebesar -2,47% (yoy).

Kinerja positif ini juga terus
berlanjut, pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2023, tumbuh sebesar 6,04% (yoy). Capaian
positif kinerja perekonomian didorong juga oleh adaptasi tatanan kehidupan era baru yang tidak terlepas dari peran digitalisasi, dimana pergeseran preferensi ke arah digital semakin menguat di masa pandemi.

“Potensi Indonesia mengambil manfaat digitalisasi terbuka lebar,” tutur Diah Utari.

Indonesia menempati posisi ke-4 di dunia sebagai negara dengan pengguna smartphone terbanyak di bawah China, India dan Amerika Serikat, dengan total mencapai 192,15 juta pengguna.

Berdasarkan Laporan We Are Social dan Meltwater pada “Digital 2023” per Januari 2023, pengguna internet di Indonesia mencapai 212,9 juta orang atau 77% dari total populasi, meningkat dratis dari posisi sebelum pandemi dimana pengguna internet hanya 175 juta orang.

Di sisi lain, pengguna media sosial di Indonesia mencapai
167 juta orang.

Mempertimbangkan hal tersebut, terlihat bahwa pengembangan ekosistem digital Indonesia sangat potensial. Perkembangan digitalisasi di Bali juga turut menunjukkan capaian positif.

Berdasarkan Laporan East Ventures-Digtal Competitiveness Index (EV-DCI) tahun 2023 yang
memetakan daya saing digital berdasarkan wilayah, Bali menempati peringkat ketujuh dari 34 provinsi di Indonesia.

Arus digitalisasi yang masuk secara deras ke Indonesia, memengaruhi sendi-sendi perekonomian, mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional termasuk di sektor keuangan.

Jika dirancang dengan benar, digitalisasi akan meningkatkan output perekonomian. Bank Indonesia merumuskan Blue Print
Sistem Pembayaran (BSPI) 2025 sebagai panduan arah kebijakan Bank Indonesia (BI) di bidang sistem pembayaran pada era digital dalam rangka mendukung pembentukan ekosistem ekonomi dankeuangan digital yang kondusif.

Melalui BSPI 2025, Bank Indonesia mendorong digital payment di
sektor riil yang CeMuMuAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal) melalui berbagai terobosan seperti BI-FAST dan QRIS.

Sejak diluncurkan pada akhir Desember 2021, kepesertaan BI-FAST terus bertambah. Per
November 2022, terdapat 106 peserta, atau mewakili 87% dari pangsa sistem pembayaran ritel
nasional. Total transaksi menggunakan BI-FAST mencapai 647 juta transaksi dengan nilai Rp 2.508 T.

BI-FAST diharapkan dapat memperkuat ketahanan Sistem Pembayaran Ritel nasional dengan
menyediakan alternatif terhadap infrastruktur Sistem Pembayaran nasional eksisting.

QRIS juga telah menjadi opsi pembayaran non tunai berbasis digital yang paling diminati. Hal
tersebut ditunjukkan dengan perkembangan jumlah merchant dan user (pengguna) QRIS yang terus mengalami peningkatan.

Pengguna QRIS secara nasional pada 2023 ditargetkan sebanyak 45 juta.

Sementara itu, untuk Bali sendiri hingga Maret 2023, jumlah pengguna QRIS di Bali telah mencapai 698.518 pengguna atau tumbuh sebesar 98% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 yang tercatat sebanyak 353.768 pengguna.

Hal tersebut menjadikan Provinsi Bali menduduki peringkat 10 besar dengan jumlah pengguna terbanyak secara nasional.

Perluasan juga terus terjadi
dari sisi jumlah merchant yang menerima pembayaran menggunakan QRIS. Jumlah merchant QRIS di Bali tercatat meningkat sebesar 44% (yoy) yaitu dari 434.541 merchant pada Maret 2022 menjadi 624.068 merchant pada bulan Maret 2023.

Transaksi bulanan QRIS di Maret 2023 pun tumbuh pesat hingga mencapai 3,2 juta transaksi/bulan dengan rata-rata nominal transaksi Rp 425 miliar/bulan.
Kebijakan dan Inovasi QRIS juga diarahkan sebagai entry-point ke ekosistem digital bagi UMKM untum mendukung inklusivitas dan konektivitas.

Bank Indonesia juga terus mendorong perluasan kerjasama antar negara melalui QRIS Cross
Border Payment. QR Cross-border memungkinkan konsumen dan pedagang di Indonesia dan negara
mitra dapat melakukan dan menerima pembayaran barang dan jasa melalui QR Code.

Implementasi QRIS Cross Border Indonesia Thailand yang sudah diresmikan sejak Agustus 2022 terus menunjukkan perkembangan.

Pada Maret 2023, transaksi Inbound (pengguna WNA Thailand di Indonesia) mencapai
893 transaksi dengan nilai Rp 229 juta dan transaksi Outbound (pengguna WNI di Thailand) mencapai 13.230 transaksi dengan nilai Rp 6,4 miliar.

BI akan terus memperluas kerjasama QRIS Cross Border ke
negara-negara lain demi tercapainya integrasi keuangan di kawasan ASEAN.

Peserta kegiatan di Balu juga akan menyaksikan launching QRIS Cross Border Indonesia-Malaysia.

Bank Indonesia juga turut mendukung digitalisasi sistem pembayaran di sektor pemerintahan melalui KKP Domestik. Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik merupakan bagian dari arahan
Presiden dalam Inpres No. 2 Tahun 2022 terkait Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), yakni skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah yang diproses secara domestik.

KKP Domestik dikembangkan menggunakan mekanisme QRIS berbasis sumber dana kredit sehingga seluruh transaksi
diproses di dalam negeri. Implementasi KKPD di Provinsi Bali juga diharapkan dapat terlaksana dengan
baik.

Pada tanggal 29 Desember 2022 lalu, Bank Pemerintah Daerah (BPD) Bali telah menjadi bank
pemerintah pertama yang mendapatkan ijin penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dari Bank Indonesia.

Komitmen digitalisasi di sektor pemerintah juga telah ditunjukkan oleh seluruh pemimpin daerah
sebali melalui pembentukan tim TP2DD sejak tahun 2021. Seluruh pemda di Bali telah secara aktif

memperluas kanal pembayaran non tunai di berbagai jenis penerimaan pajak dan retribusi seperti
mobile banking, internet banking, e-commerce dan juga QRIS. Bahkan dari hasil survei Indeks
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester II-2022, 10 dari 10 pemda di Bali sudah
berada pada kategori Digital, khususnya Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng yang telah mendapatkan
penghargaan juara 1 TP2DD Terbaik wilayah Jawa. Pemerintah Provinsi Bali juga mendapatkan
penghargaan Pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terbaik, dan Kota
Denpasar meraih penghargaan Penguatan Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
pada Digital Government Award.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,

Digitalisasi menjadi salah motor penggerak yang mampu membawa perekonomian Indonesia dan khususnya perekonomian Bali agar untuk ke depannya semakin baik dan kuat.

Hal ini juga sejalan
dengan konsep transformasi ekonomi Bali yakni Bali Nangun Sat Kerthi Loka, dimana sektor ekonomi kreatif dan digital salah satu sektor yang diunggulkan untuk mengakselerasi pertumbuhan
ekonomi Bali. ***

Artikel Lainnya

Terkini