Bandingkan Argentina, Jokowi Minta Masyarakat Bersyukur Lantaran Inflasi dan Moneter Indonesia Terkendali

Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta masyarakat tetap bersyukur dan optimis sebab jika dibandingkan negara lain seperti Argentina, inflasi dan moneter di Indonesia masih bisa dikendalikan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan itu saat meresmikan pembukaan Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Selasa, (11/10/2022).

Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan, situasi global yang penuh dengan ketidakpastian mengharuskan suatu negara untuk dapat mengelola moneter dan fiskal dengan baik.

Untuk itu, Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan optimisme di tengah situasi yang sulit dan penuh dengan ketidakpastian tersebut.

Sampai saat ini inflasi dan moneter Indonesia masih pada posisi yang dapat dikendalikan.

Hal tersebut disebabkan karena hubungan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan berjalan dengan baik dan beriringan.

Ini juga tetap harus disyukuri karena kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, sekarang ini di Argentina sudah 83,5 persen dengan kenaikan suku bunga sudah 3.700 basis poin.

“Kita inflasi 5,9 (persen) dengan perubahan suku bunga kita di 75 basis poin. Artinya, moneter kita masih pada posisi yang bisa kita kendalikan,” tutur Kepala Negara.

Inilah yang sering disampaikan Jokowi, membayar harga dari sebuah perang, harganya sangat mahal sekali.

Kendati begitu, lanjut Jokowi, meski dengan ketidakpastian semua harus tetap optimistis.

“Tetapi hati-hati dan waspada karena apapun angka-angka yang kita miliki, Indonesia, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua kita termasuk yang terbaik di dunia 5,44 persen,” ucap Presiden.

Kepala Negara melanjutkan, dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah juga memberikan bantuan sosial baik berupa kompensasi dan subsidi yang besar.

Ditegaskannya, pemerintah juga memberikan bantuan sosial baik berupa kompensasi dan subsidi ini besarnya luar biasa, Rp502,6 triliun.

“Tetapi ya inilah karena kita ingin konsumsi tetap, konsumsi masyarakat tetap terjaga, daya beli masyarakat tetap terjaga, ya bayarannya ini Rp502 Triliun,” ucap Presiden.

Inflasi harus dikendalikan dengan bekerja secara makro dan mikro, salah satunya dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum dan belanja tidak terduga.***