 |
| Menterti PUPR Basuki Hadimuljono dalam pembukaan 15 th Road Engineering Association of Asia and Australia REAAA di Nusa Dua Badung, Bali (foto:kabarnusa) |
NUSA DUA – Pemerintah telah merencanakan anggaran hingga Rp733 Triliun untuk pembangunan jalan baru dan jalan tol di Tanah Air dalam mendukung daya saing dan meningkatkan konektivitas antar wilayah.
Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljoni dalam pertemuan internasional 15th Road Engeering Association of Asia and Australia (REAAA) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Rabu (22/3/17).
Pembangunan infrastruktur jalan tersebut telah masuk disusun dalam Indoensia Road Development Plan 2015-2019 yang bertujuan untuk meningkatkan konectivitas antar wilayah di Tanah Air.
Dikatakannya, konektivitas antar wilayah menjadi penting dalam rangka meningkatkan daya saing negara mengingat berkaca dari dara Global Cempetitiveness Index Report 2016-2017, Indonesia saat ini berada di urutan 75 dari 138 negara, atau naik lima peringkat dari laporan tahun 2015-2016.
Dijelaskan Basuki, dalam program yang telah disusun di Road Development Plan 2015-2019, diantaranya mencakup pembangunan jalan raya baru sepanjang 2.650 km dan jalan tol baru sepanjang 1.000 km. Selain itu, juga ada pengembangan kapasitas jalan eksisting sepanjang 3.073 km.
Program pembangunan dan pengembangan jalan ini, dilakukan guna mendukung infrastruktur lainnya yang sudah digenjot pemerintah seperti bandara, pelabuhan laut, kawasan industri, kawasan berikat, kawasan pariwisata dan lainnya.
“Seluruh rencana pengembangan infrastruktur jalan itu membutuhkan dana Rp 733 triliun,” sebut Basuki dalam acara yang dihadiri pula President REAAA Hermanto Dardak. Dari jumlah anggaran itu, pemerintah hanya mampu menyiapkan anggaran 37 persen atau sekira Rp268 triliun.
Diharapkan, sisanya sebesar 27 persen bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah sedangkan BUMN diharapkan bisa membiayai hingga 9 persen. Sementara kekurangan anggaran 27 persen yang masih ada, diharapkan bisa dipenuhi kalangan swasta lewat mekanisme kerja sama pemerintah swasta (KPS).
Basuki menambahkan, pemerintah telah menerbitkan serangkaian peraturan guna menumbuhkan iklim investasi, seperti dukungan pemerintah, jaminan pemerintah, fasilitas pajak hingga pengadaan tanah yang selama ini dipandang sering menghambat.
“Pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk mempercepat proses pengadaan tanah,” sambungnya.
 |
| Menteri Basuki berikan keterangan pers (foto:kabarnusa) |
Di pihak lain, forum konferensi internasional REAAA merupakan sarana tepat bagi para ahli pembangunan jalan dunia untuk saling berbagi ide, pengalaman praktis dan teknologi baru, termasuk kebijakan pubik terkait investasi jalan.
Pihaknya berharap, hal ini bisa meningkatkan peran serta KPS di kalangan anggota REAAA dalam rangka menjawab peluang pembangunan infastruktur khususnya di negara-negara berkembang. Diketahui, REAAA sebagai asosiasi para pembangunan jalan dari berbagai negara pertama didirikan di Malaysia pada 15 Juni 1973.
Lembaga itu bertujuan untuk mengembangkan disiplin keilmuwan dan praktek pembangunan jalan di Asia Pasifik termasuk di dalamnya kemampuan profesional dan jejaring komersial di antara negara negara di kawasan tersebut.
Hingga saat ini, keanggotaan REAAA tercatat sebanyak 1400 orang anggota profesional yang bergerak di pembangunan jala dan industri terkait dari 24 negara. Pada kegiatan REAAA ke15 ini, sebagai konferensi tingkat dunia yang dihadiri 700 orang delegasi terdiri dari 245 peserta internasional dan 460 peserta dari Indonesia. (rhm)
