 |
| Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta memimpin rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di ruang rapat Widya Mandala Kantor Bupati Klungkung, Rabu (23/12/2020)/ist. |
Klungkung – Belum maksimalnya anggota bekerja membuat Tim Pengendali
Inflasi Daerah (TPID)Kabupaten Klungkung perolehan skor atau nilainya masih
tertinggal dari Kabupaten Badung dan Bangli.
Hal itu terungkap saat Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta memimpin rapat Tim
Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di ruang rapat Widya Mandala Kantor Bupati
Klungkung, Rabu (23/12/2020).
Kegiatan dalam rangka mengevaluasi kegiatan TPID tahun 2020 dan antisipasi
kebutuhan pokok menjelang peringatan hari Natal dan tahun baru 2021.
Rapat dipandu oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten
Klungkung, Luh Ari Citrawati. Hadir Sekda Kabupaten Klungkung yang sekaligus
selaku Ketua TPID Klungkung, Gede Putu Winastra dan anggota TPID Klungkung
yang berasal dari sejumlah OPD.
Ketua TPID, I Gede Putu Winastra menyampaikan, pelaksanaan rapat ini merupakan
salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan dan menjadi prasyarat penilaian
kinerja TPID.
Dalam Rakornas TPID di Ubud, Gianyar bebarapa hari lalu, Kabupaten Klungkung
ternyata masih berada di peringkat ke 3 dan belum berhasil menjadi nominator.
Meskipun kinerja TPID Klungkung telah meningkat dibandingkan pada tahun 2018,
namun tetap dibawah Kabupaten Badung dan Bangli. Klungkung pada Tahun 2018
menduduki peringkat III dengan skor 67,7, pada tahun 2019 tetap di peringkat
ke III dengan perolehan skor 91,1.
Sekda Gede Putu Winastra mengakui Tim TPID Klungkung masih mempunyai kelemahan
yakni seluruh tim belum bekerja maksimal. Sejumlah Dinas juga belum melaporkan
kegiatan yang berkaitan dengan suply and demand. Selain itu beberapa dinas
juga belum masuk menjadi bagian dari Tim TPID.
Bupati Suwirta mengingatkan TPID tidak hanya bicara untuk menjadi juara, namun
harus mampu membuktikan bahwa Pemkab Klungkung mensejahterakan masyarakat
lewat program-program inovatif.
Suwirta mencontohkan program Beli Mahal Jual Murah (Bima Juara) yang awalnya
di ditanggapi miring karena hanya dicermati dengan sederhana. Padahal program
Bima Juara sangat nyata mampu mengendalikan inflasi daerah.
Terbukti sejak program Bima Juara berjalan, harga beras di Klungkung per
kilogramnya tidak pernah bisa melewati harga Rp 13.000. Dengan program Bima
Juara, petani sejahtera dan masyarakat mampu membeli beras dengan harga murah.
Bupati Suwirta menambahkan, kedepan program Hidroponik masuk KK Miskin dan
program penanaman cabai dan sayuran milik Tim Penggerak PKK akan turut
berperan dalam mengatasi inflasi daerah.
Dinas dan OPD wajib rajin turun kelapangan dan terus mendukung serta
mendampingi kegiatan tersebut.
“Tahun 2021 kita akan sering turun kelapangan. Semua inovasi tahun 2021 akan
di buka satu persatu. Saya akan dorong komitmen masing-masing OPD untuk
bekerja lebih serius,” ucap Suwirta. (rhm)
