Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melalui Koordinator Pusatnya, Herianto, menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menangani isu pemagaran laut di perairan Kabupaten Tangerang. Tindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.
Herianto mengungkapkan bahwa pemagaran laut tersebut telah melanggar aturan pengelolaan ruang laut dan diduga tidak memiliki izin resmi. Temuan ini diperkuat oleh investigasi lapangan yang dilakukan oleh BEM SI pada Senin (13/1/2025), yang mengungkap berbagai kejanggalan dari kesaksian masyarakat setempat.
Herianto menilai langkah tegas ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini menunggu kepastian penyelesaian kasus tersebut. Menurutnya, sikap Prabowo menunjukkan keberpihakan pada kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan.
“Alhamdulillah, ini kabar baik bagi masyarakat. Sikap tegas Presiden Prabowo adalah hal yang ditunggu-tunggu untuk mengakhiri polemik terkait pagar laut ini,” kata Herianto.
Ia juga meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap ruang laut di seluruh wilayah Indonesia.
“Kasus serupa juga terjadi di wilayah lain seperti Bekasi, yang menunjukkan perlunya pengawasan aparat pemerintah dari KKP hingga TNI-Plori agar lebih serius di sepanjang garis pantai Indonesia”, tegasnya.
Herianto menekankan bahwa kejadian ini harus menjadi peringatan keras bagi pihak-pihak terkait, khususnya KKP, yang dinilai lalai dalam pengawasan.
“Kemarahan Presiden Prabowo adalah teguran keras bagi KKP agar lebih serius menjaga kelestarian laut dan memastikan tidak ada pelanggaran di wilayah pesisir,” ujarnya.
BEM SI berharap pemerintah terus bersikap proaktif dalam menangani permasalahan di ruang laut dan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum.
“Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keadilan dan kelestarian ekosistem laut Indonesia”, pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan Presiden Prabowo melalui Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa pagar laut di dekat Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan PIK II itu harus segera disegel dan dicabut. Muzani menegaskan, Presiden juga telah memerintahkan pengusutan tuntas terhadap pembangunan pagar laut tersebut.
“Beliau sudah setuju pagar laut itu disegel, dicabut, dan diusut tuntas,” ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (15/1/2025)***