BI Bali Terus Lakukan Pendampingan UMKM Berorientasi Ekspor

Denpasar – Bank Indonesia terus melakukan pembinaan terhadap pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) di Provinsi Bali termasuk yang berorientasi ekspor.

Perhatian Bank Indonesia terhadap UMKM, ditunjukkan sepanjang tahun 2022 tercatat ada 53 UMKM Binaan.

“Ada 17 UMKM Ketahanan Pangan, 24 UMKM Berorientasi Ekspor dan UMKM Komoditas Unggulan Lokal,” sebut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho saat Obrolan Santai BI bareng Media (OSBIM) dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Bali 2023: Konsistensi, Inovasi dan Sinergi’, di Sanur, Denpasar, Kamis 16 Februari 2023.

Trisno Nugroho menegaskan Bank Indonesa juga berkomitmen meningkatkan akses pasar bagi pelaku UMKM.

Langkah dilakukan dengan memberikan bantuan teknis pelaporan keuangan, pemasaran maupun pemanfaatan platform digital seperti media sosial, soal produksi dan seterusnya.

Kendati telah membina 53 UMKM Binaan, terbanyak (24) bergerak di bidang usaha yang berorientasi ekspor, diakui Trisno Nugroho masih kurang mengingat banyak UMKM yang ingin menjadi bagian binaan BI Bali.

Hanya saja, diakui mantan Kepala Perwakilan Bank Indonesa DKI Jakarta ini, tidak hanya memfasilitasi pembiayaan namun juga harus dilakukan pendampingan.

Selama minimal 5 bulan pendampingan dilaukan sehingga pihanya harus melihat perkembangan UMKM yang didampingi, apakah bisa berjalan sesuai harapan.

Pada bagian lain, Trisno Nugroho mengungkapkan, perkiraan pertumbuhan ekonomi Bali pada 2023, pada triwulan I 2023 sektar tumbuh 6,2-7,0 persen didorong membaiknya pertumbuhan pariwisata.

Sementara pada triwulan IV 2022 sebesar 6,61 persen (yoy).

Prediksi pertumbuhan ekonomi cukup melandai seiring makin normalnya kedatangan wisatawan ke Bali khususnya wisatawan asing.

Dalam konteks mengejar pertumbuhan ekonmi itulah kata Trisno Nugroho perlu akselerasi diantaranya dengan proses digitalisasi dalam sistem pembayaran dengan mengimplementasikan KIS (Konsistensi, Inovasi dan Sinergi).

Disebutkan, proses digitalisasi harus dilakukan secara konsisten agar setiap kekurangan pada sistem pembayaran saat ini segera disempurnakan.

Lanjut Trisno Nugroho, proses digitalisasi merupakan suatu inovasi guna menjadi terobosan dalam menyelesaikan tantangan digitalisasi di daerah.

“Untuk itu, harus ada sinergi yang baik antara pemerintah daerah, Bank Indonesia dengan BPD Bali,” imbuhnya. ***