Denpasar – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali tengah merumuskan solusi tantangan utama pariwisata untuk pertumbuhan ekonomi di Bali dan Nusa Tenggara.
Dalam rangka penajaman sinergi Bank Indonesia dengan key stakeholders di Balinusra, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menginisiasi Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Pariwisata Balinusra yang bertemakan ”Strategi untuk Akselerasi Implementasi Pariwisata Berkualitas di Balinusra” pada tanggal 30 Juli 2024 di Bali.
Kegiatan merupakan bentuk kolaborasi antara Bank Indonesia, Pemerintah, Asosiasi dan
pelaku usaha dalam merumuskan solusi tantangan utama pariwisata untuk pertumbuhan ekonomi Balinusra yang berkesinambungan dan inklusif yang didukung dengan digitalisasi.
Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta membuka Rakorwil yang menekankan, dukungan digitalisasi hadir di sektor pariwisata yang tercermin dari transaksi QRIS sektor pariwisata yang terus meningkat.
Selain itu, berlanjutnya perluasan inisiatif cross border payment connectivity.
Adanya keunikan dan kekuatan pariwisata Balinusra menjadi pintu bagi penguatanawareness dan akseptasi untuk memperluas digitalisasi agar dapat menyentuh masyarakat melalui pengelolaan desa wisata, UMKM, platform e-commerce dan payment system.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan sambutan Pj. Gubernur Bali bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi Balinusra salah satunya didorong oleh sektor pariwisata, yang meskipun pada saat Covid-19 sempat terpuruk kini telah kembali pulih.
Namun demikian, kebangkitan pariwisata Bali diiringi dengan isu sensitif yang belakangan mendapat sorotan masyarakat.
Diskusi High Level Pariwisata dipimpin oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, G. A. Diah Utari yang turut dihadiri oleh Rustam Efendi – Sekretaris Deputi Kemenkomarves Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi se-Balinusra dan Kab/Kota se-Bali, DPMPTSP Provinsi Bali, serta Asosiasi Pariwisata Bali.
Rakorwil berangkat dari permasalahan yang belakangan mendapat sorotan masyarakat.
Rakorwil merumuskan 5 tantangan utama pariwisata diantaranya pertama sinkronisasi regulasi perizinan, kedua legalitas kegiatan usaha pariwisata,ketiga keanggotaan asosiasi pariwisata,
Keempat jaminan keamanan dan kelayakan daya tarik wisata, serta kelima Concentrated Tourism di beberapa Daerah Wisata khususnya di Bali yang diharapkan dapat disebar ke daerah tujuan wisata lain di Bali maupun NTB dan NTT sehingga dapat menghasilkan spillover ekonomi yang lebih besar bagi Balinusra.
Lebih lanjut dirumuskan usulan strategi dalam mengatasi tantangan tersebut diantaranya meliputi sinkronisasi perizinan antara pusat dan daerah, penyusunan travel pattern dan bundling paket wisata.
Kajian carrying capacity pada destinasi wisata. Lebih lanjut, penyelesaian tantangan akan dilakukan pada level daerah, wilayah, dan dieskalasi pada tingkat nasional. ***