BNPB Tegaskan Tak Ada Pengusiran Relawan BPPD di Palu

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan tidak ada pengusiran relawan BPBD melainkan pengaturan dan relokasi tempat Relawan.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menanggapi informasi yang beredar Sosial media bahkan viral video dan berita mengenai pengusiran tenda-tenda relawan BPBD di halaman Kantor Bappeda Kota Palu.

Berita yang beredar bahwa Kepala Bappeda mengusir relawan-relawan BPBD agar pindah ke tempat lain. Beberapa alasan dalam berita tersebut adanya kehilangan laptop di kantor Bappeda.

“Saya telah mengkonfirmasi hal itu kepada beberapa pihak. Ternyata bukan diusir tetapi direlokasi atau dipindahkan ke halaman Kantor BPBD agar memudahkan koordinasi dan halaman kantor Bappeda akan dibersihkan dan digunakan untuk apel ASN (Aparatur Sipil Negara),” tegas Sutopo dalam rilis (10/10/2018).

Beberapa relawan mendirikan tenda di halaman Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Di bagian belakang kantor Bappeda adalah relawan dari BPBD Kab. Banggai Kepulauan dan mereka mendirikan dapur umum.

Sedangkan BPBD Provinsi Sulawesi Utara BPBD Bolsel dan BPBD Bitung berada dihalaman depan Kantor Bappeda. Selain itu juga ada beberapa relawan lainnya. Mereka mendirikan tenda di halaman kantor Bappeda dan melakukan bantuan penanganan bencana sejak H+3 (1/10/2018).

Informasi dari BPBD Prov. Sulteng terjadi kehilangan barang milik Bappeda. Pascagempa memang kondisi keamanan dan ketertiban di sebagian Kota Palu terganggu. Khususnya hingga H+2 (30/9/2018) kondisi keamanan dan lingkungan di Kota Palu agak rawan. Aparat polisi telah menangkap beberapa pencuri yang melakukan tindakan kriminal.

“Justru adanya kehadiran relawan sejak H+3 (1/10/2018) dengan mendirikan tenda-tenda relawan BPBD dan lainnya ikut menjaga lingkungan kantor Bappeda dari aksi oknum yang melakukan tindakan kriminal,” tegasnya.

Pascagempa kondisi kantor kosong karena pegawainya tidak masuk kantor. Terkait dengan kehilangan barang tersebut, Kepala Bappeda sudah melapor ke Gubernur dan menjelaskan tentang kehilangan aset kantor. Maka diambil keputusan untuk mengosongkan halaman halaman Kantor Bappeda.

Selanjutnya BPBD Prov. Sulteng sudah mengajak relawan-relawan dari BPBD Prov. Sulut & Bolsel untuk bergeser ke halaman kantor BPBD Provinsi Sulteng.

“Gubernur Sulawesi Tengah juga mengatakan tidak ada istilah diusir,” tegasnya lagi. Yang benar adalah meminta Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengatur dan merelokasi semua relawan-relawan BPBD yang ada di kantor Bappeda agar direlokasi ke kantor BPBD Provinsi Sulteng karena kantor Bappeda akan dipakai para ASN yang sudah mulai aktif sejak 8/10/ 2018.

Kantor Bappeda akan dibersihkan dan dirapikan lagi karena dampak gempa belum di bersihkan dan lainnya. Selain itu sejak ASN aktif maka semua ASN Bappeda harus apel dan masuk kerja. Tentu kegiatan mereka akan mengganggu kenyamanan relawan.

Perintah Gubernur Sulteng tersebut kemudian disampaikan Kepala BPBD Sulteng kepada koordinator relawan yang menginap di halaman kantor Bappeda.

Rasa panggilan kemanusiaan untuk membantu masyarakat Sulteng yang tertimpa bencana benar-benar diperlukan oleh masyarakat. Gubernur Sulteng dan masyarakat Sulteng mengucapkan terima kasih kepada relawan dan semua pihak yang terlibat dalam penanganan bencana di Sulteng.

Jadi tidak ada pengusiran. Hanya pengaturan dan relokasi tempat tenda relawan saja. “Adanya miss communication dalam penyampaian informasi sering terjadi di tempat bencana karena kondisi sudah lelah, kurang istirahat dan banyak keterbatasan. Tapi semuanya sama, memiliki niat baik untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana,” demikian Sutopo. (rhm)