Anggota VI BPK RI Prof Harry Azhar Azis |
DENPASAR – Provinsi Bali dinilai bisa menjadi contoh terbaik dalam hal pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel di Indonesia.
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang membawahi Provinsi Bali, Kalimantan dan Papua, Prof Dr Harry Azhar Azis menyampaikan itu saat forum publik yang dihelat Kantor BPK Perwakilan Bali di Stasiun TVRI Bali, Kamis (8/11/2018) malam.
Menurut Harry, dana-dana yang dikelola APBN yang terpusat dan di daerah pemanfaatannya sesuai amanat UU, harus untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. “Jadi tidak ada alasan, anggaran terus naik tetapi rakyat makin terpuruk kesejahteraannya,” tegas Harry.
Dia mencontohkan, tentang pengelolaan anggaran yang cukup baik di Bali seperti Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang meraih penilaian BPK dengan predikat WTP yang berkolerasi positif terhadap tercapainya indeks pembangunan manusianya.
Capaian indeks pembangunan manusia di Badung dan Denpasar, cukup tinggi bahkan bisa mengalahkan China yang mencapai kisaran 75 persen.
“Indeks Pembangunan Manusia di Badung mencapai 80 persen lebih, Denpasar 83 persen, beda sedikit dengan Singapura yang angkanya mencapai 93 persen,” tukasnya dalam acara yang dihadiri juga Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Ketua BPK Perwakilan Bali Sri Haryoso Suliyanto.
Tentunya capaian cukup tinggi itu harus terus didorong agar bisa lebih meningkat lagi anggarannya dengan pengelolaan secara transparan dan akuntabel. Disebutkan, indeks pembangunan manusia tertinggi di dunia diraih Finlandia sebesar 98 persen.
“Jika itu semua terus didorong semakin naik maka itu artinya anggaran dan pemerintahan di Bali menjadi satu-satunya, terbaik dalam pengelolaan anggaran di Indonesia,” tutup mantan anggota Komisi XI DPR RI ini. (rhm)