Buka Lokasabha XII MGPSSR, Koster Tegaskan Komitmen Jaga Adat dan Keutuhan Bali

Badung – Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka Lokasabha XII Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) dengan pemukulan gong di Ruang Pertemuan Kertha Gosana, Puspem Badung, Minggu (21/12).

Lokasabha XII menjadi forum strategis musyawarah kerja tingkat provinsi yang mempertemukan pesemetonan Pasek dari seluruh Bali.

Pertemuan ini tidak hanya menjadi wadah konsolidasi, tetapi juga ruang penting untuk memperkuat komitmen menjaga adat, budaya, serta keutuhan Bali di tengah arus globalisasi.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster yang hadir bersama Wakil Gubernur sekaligus Ketua MGPSSR, Nyoman Giri Prasta, menegaskan bahwa keberadaan MGPSSR memberi dampak positif besar bagi Bali.

Forum ini, menurutnya, adalah ruang diskusi penting antara pesemetonan dan pemerintah dalam menjaga keseimbangan pembangunan dengan pelestarian adat budaya.

Koster menekankan bahwa pesemetonan adalah wujud bhakti kepada kawitan, sekaligus tanggung jawab moral generasi penerus untuk melanjutkan warisan para penglingsir, baik secara sekala maupun niskala.

Ia mengingatkan pentingnya solidaritas dan kekompakan masyarakat Bali di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap Pulau Dewata.

“Bali menjadi rebutan karena keindahan dan daya tariknya. Ada kepentingan agama, budaya, ekonomi, politik, dan lainnya. Ada yang bertujuan baik, ada pula yang berdampak buruk. Kita tidak boleh lengah,” tegasnya.

Gubernur Koster juga menyampaikan sikap tegas menolak keberadaan sampradaya asing yang dinilai merusak tatanan sosial dan spiritual Bali.

Menurutnya, toleransi terhadap praktik menyimpang berpotensi memicu konflik horizontal dan perpecahan masyarakat.

“Saya sebagai Gubernur tidak bisa menerima sampradaya asing yang merusak tatanan Bali. Kritik silakan, tetapi saya ingin menjaga budaya dan adat warisan Bali secara utuh,” ujarnya.

Dalam arah pembangunan, Koster menegaskan komitmen melalui konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

Ia juga menyiapkan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun yang akan diresmikan pada 22 Oktober 2025.

“Tanpa haluan yang jelas, Bali bisa terombang-ambing. Karena itu saya ngrastiti bhakti sekala-niskala agar Bali tetap eksis, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” katanya.

Selain itu, ia menyinggung kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dan pembatasan izin toko modern berjejaring demi melindungi sumber pangan serta keberlangsungan warung lokal.

“Satu toko modern bisa mematikan 30 warung. Kita batasi, bukan memberangus, dengan tidak memberikan izin baru,” jelasnya.

Lokasabha XII MGPSSR, menurut Koster, memikul tanggung jawab besar dalam menjaga Bali ke depan.

Ia mengajak seluruh Semeton Pasek untuk berkontribusi aktif dan bersinergi dengan pemerintah dalam pembangunan Bali yang berlandaskan adat, budaya, dan kearifan lokal.

Acara ini turut dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Bangli, Wakil Bupati Karangasem, serta anggota DPR RI perwakilan Bali, I Ketut Kariasa Adnyana dan I Nyoman Partha.

Menutup sambutannya, Koster memohon doa agar dirinya bersama Wakil Gubernur Giri Prasta dapat menjalankan tugas di periode kedua dengan sebaik-baiknya.

“Saya menyiapkan diri ngayah total, lascarya. Astungkara, semoga Lokasabha XII MGPSSR menghasilkan keputusan penting yang memargi antar rahayu bagi Bali,” pungkasnya.

Tercatat sebanyak 1.280 peserta dari 9 kabupaten/kota di Bali, perwakilan MGPSSR pusat, serta perwakilan pemerintah daerah hadir dalam Lokasabha XII Utama MGPSSR. Agenda utama meliputi pertanggungjawaban pengurus sebelumnya dan pemilihan ketua baru. ***