Kabarnusa.com – Meski program Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan baru berlaku secara penuh 1 Juli 2015 proses pengenalannya kepada masyarakat terus digenjot. Salah satunya BPJS selaku penyelenggaran jaminan sosial ini menggandeng semua komponen pemerintahan.
Keseriusan BPJS itu terlihat Senin (4/5/2015) di Lapangan Alit Saputra melalui acara pengenalan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja yang bukan penerima upah yang melibatkan semua komponen pemerintahan seluruh Bali.
Mulai Pemprov Bali hingga Bupati/Wali Kota se-Bali melalui utusan-utusannya. Tidak lupa, hadir pula Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti selaku pimpinan daerah yang menjadi tuan rumah kegiatan.
Deputi Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Ghazali Situmorang. Serta Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya.
Bupati Eka mengungkapkan kehadiran BPJS merupakan program jaminan sosial yang mesti mendapatkan dukungan banyak pihak.
Sebab, penyelenggaraannya mengusung semangat gotong royong dengan tujuan akhirnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
“Program BPJS ini bagus, karena berpihak kepada masyarakat. Sekarang tergantung kesediaan pemerintah membantu kelancarannya,” ujar Eka.
kehadiran BPJS akan sangat berguna bagi masyarakat pada nantinya. Karena dengan iuran yang dibayarkan setiap bulannya akan sangat membantu persoalan ekonomi yang bisa saja muncul di kala kesusahan.
“Apalagi di Bali, masyarakat kita wajib menjalankan yadnya. Biasanya kalau sudah Ngaben, biaya yang dikeluarkan tidak sedikit,” imbuhnya.
Dia berharap pada saat BPJS Ketenagakerjaan berlaku penuh masyarakat tergerak untuk ikut serta memproteksi diri dari kemungkinan terjadinya musibah atau kecelakaan kerja.
Ghazali Situmorang mewakili Menteri PMK menuturkan, saat ini sekitar 30 persen peserta BPJS Ketenagakerjaan merupakan tenaga kerja formal.
Padahal pada sektor tenaga kerja ini jumlahnya berkisar 45 persen. Belum lagi tenaga kerja nonformal atau mereka yang bukan penerima upah.
“Jadi momen ini mudah-mudahan bisa menambah jumlah yang masih kurang itu,” harapnya.
Direktur BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya. Dia memberikan gambaran, jumlah pekerja saat ini mencapai 112 juta orang. Dari jumlah itu, 40 persen di antaranya merupakan pekerja formal.
Sementara sisanya yang lebih dari 60 persen merupakan pekerja nonformal. Entah itu sebagai petani, pedagang, pelaku wisaya, dan seniman.
Karena itu, untuk memancing minat masyarakat, pihaknya menjanjikan benefit atau keuntungan dari keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Di antaranya, Housing Benefit yang implementasinya berupa program bersama antara BPJS Ketenagakerjaan, perbankan, developer untuk memberikan manfaat tambahan berupa perumahan yang terjangkau untuk pekerja pada satu lokasi.
Program yang berlangsung saat ini menggunakan fasilitas Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB) dan Kredit Perumahan Rakyat (KPR).
Selanjutnya, Food Benefit berupa program bersama antara BPJS Ketenagakerjaan, supplier, dan bank untuk memberikan manfaat tambahan berupa penyediaan akses ke bahan sembako.
Dengan hadirnya program food benefit bagi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akan membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup pekerja.
Kemudian Healt Benefit yang merupakan perwujudan dari Total Benefit dan diperuntukkan bagi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berada di wilayah Housing Benefit.
Berikutnya, Transportasion Benefit yang memberikan kemudahan akses transportasi bagi pekerja atau peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.“Semua manfaat dan benefit tersebut diberikan untuk menyebarluaskan pemanfaatan BPJS,” tandasnya. (gus)
