Kabarnusa.com –
Para bupati dan wali kota di Provinsi Bali sepakat menandatangani
komitmen untuk bersama-sama mengendalikan laju inflasi dengan membentuk
Tim Pemantau danm Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Penandatanganan
komitmen bersama itu disaksikan anggota Dewan GUbernur Bank Indonesia
Hendar, Wakil GUbernur Bali Ketut Sudikerta dan Kepala BI Perwakilan
Bali Dewi Setyowati.
Sebagai upaya untuk menjaga
kestabilan harga sebagai landasan pertumbuhan ekonomi yang
berkesinambungan, dibentuknya TPID itu diharapkan mampu mengendalikan
laju inflasi di kabupaten dan kota di Bali.
“BI dan
Pemerintah Provinsi Bali berinisiatif membentuk TPID di 9 kabupaten/kota
sebagai bentuk komitmen pimpinan daerah dalam menjaga kestabilan
harga,” kata Kepala BI Perwakilan Bali Dewi Setyowati Rabu 11 Januari
2015.
Karenanya, guna memperkuat peran dan fungsi TPID
di setiap daerah dikembangkan Pusat Informasi Harga Setrategis (PIHPS)
yang dinamakan SiGapura, sebagai bagian dari penguatan program ketahanan
pangan nasional.
Tujuan akhirnya, lanjut Dewi yakni peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan
peran kabupaten dalam kontribusi atau penyediaan data SiGapura di
masing-masing wilayah diharapkan akan meliputi harga komoditas,
produksi, konsumsi dan perdaganganm antar daerah.
Kata
Dewi, sistem informasi terintegrai menyajikan data harga komoditas utama
penyumbang inflasi. Dengan adanya inforemasi harga bahan pangan yang
terpercaya diyakini dapat meredam lonjakan harga pangan.
Biasanya,
lonjakan harga terjadi karena dipicu minimnya akses informasi terhadap
harga acuan sehingga mempengaruhi ekpectasi pembentukan harga.
Dengan
adanya informasi harga acuan itu maka dapat mengatasi masalah
kesenjangan informasi harga pangan di masyarakat dan tingkat inflasi di
Bali nantinya akan senmakin terkendali.
“SiGapura ini dapat diakses semua lapisan masyarakat melalui website www.sigapura.com,” imbuh Dewi. (rhm)
