Cek Kesiapan LKPD 2015, Wabup Sanjaya Sidak Bagian Keuangan

Kabarnusa.com – Wakil Bupati Komang Gede Sanjaya  ke gedung Bagian Keuangan, beberapa jam sebelum menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Tabanan. 

Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan sekadar isapan jempol.

Setidaknya ini terlihat dari inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya ke gedung Bagian Keuangan, Kamis (31/3/2016).

Sidak dilakukan untuk mengecek progres penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Tabanan tahun anggaran 2015 ke BPK, yang kebetulan berakhir pada hari sama.

Selain sidak, Sanjaya juga melakukan koordinasi di ruang Asisten III dengan sejumlah pimpinan satuan kerja yang berwenang mengurus soal penyusunan LKPD ini.

Seperti Sekretaris Daerah (Sekda) I Nyoman Wirna Ariwangsa, Inspektur Daerah I Gede Urip Gunawan, Kabag Keuangan I Wayan Arimbawa, serta sejumlah Kepala Sub Bagian di beberapa bagian.

Rapat koordinasi tersebut terungkap bahwa masih ada beberapa hal yang menjadi persoalan.

Seperti kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam pelaporan, penyesuaian terhadap sistem pelaporan yang kini telah berbasis Akrual serta kendala-kendala teknis yang masih muncul, sampai dengan koordinasi lintas satuan kerja.

Sidak sengaja dilakukannya untuk memastikan kesiapan jajarannya dalam menyampaikan LKPD. Sebab keinginan untuk tetap mempertahankan opini WTP dari BPK sudah menjadi komitmen dari awal.

“Selain itu posisi saya juga sebagai pengendali internal dan satuan kerja,” ujarnya.

Satu hal yang masih menjadi catatannya dari hasil koordinasi tersebut adalah soal koordinasi lintas satuan kerja yang dianggapnya masih kusut.

Koordinasi lintas satuan kerja yang ada selama ini masih belum baik. Sehingga perlu dilakukan evaluasi dan pembenahan.

“Paradigma ini harus dihapus. Birokrasi harus dibuat simpel. Presiden Jokowi saja ingin melakukan penyederhanaan,” tegasnya. 

Laporan berjenjang ke atasan diperlukan. Namun, dalam hal-hal tertentu yang bersifat urgent dan mendesak, kecepatan dan kecekatan dalam menyampaikan pelaporan juga diperlukan, termasuk penyusunan LKPD tahun anggaran 2015.

“Saya tidak ingin menerima laporan dari bawah yang mengatakan sudah siap. Tapi kenyataannya tidak siap, makanya saya harus cek juga,” tukasnya. (gus)