Danai Pilkada Serentak, JPPR Usulkan Kombinasi Pembiayaan Pusat dan Daerah

Koordinator JPPR Bali Subro Mulissyi

DENPASAR – Dalam mengatasi problem klasik masalah pendanaan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak di Tanah Air perlu dipikirkan solusi seperti mengkombinasikan pembiayaan antara pusat dan daerah.

Menurut Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) Bali Subro Mulissyi, persoalan pelaksanaan Pilkada serentak, yang sudah berlangsung selama ini, selalu menyisakan berbagai persoalan klasik.

Persoalan itu selalu muncul dan cenderung menjadi sumber polemik kekisruhan sebelum tahapan pilkada serentak dimulai. Persoalan dimaksud, terkait proses penetapan anggaran yang seharusnya dijadikan pelajaran penting dalam pelaksanaan hajatan pesta demokrasi yang akan dilakukan.

Menurut Lissy, panggilan Mulissyi, proses penetapan anggaran hingga besar-kecilnya anggaran, dipengaruhi kekuatan anggaran yang dimiliki pemda. Hanya saja, Ketersediaan anggaran juga bergantung kepada sikap politik well seorang kepala daerah yg menyelenggarakan pilkada serentak.

Karenanya, kepastian akan kesiapan anggaran khususnya anggaran pengawasan, harus dipastikan sejak awal, agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Pihaknya mengusulkan, perlunya dilakukan kombinasi sumber pembiayaan antara pusat dan daerah.

Artinya, bagi daerah yang anggarannya minim, hal ini bisa menjadi jalan keluar sebagai solusi terbaik atas kendala pengawasan akibat tidak sesuai PAGU anggaran, yang diajukan Bawaslu Provinsi sebagai penyelenggara pengawas Pemilu.

Selain itu, bisa untuk memastikan ketersediaan dan standar pembiayaan yang memadai sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan Pilkada serentak. “Saya kira perlu adanya perbaikan dan penyelesaian persoalan anggaran dalam setiap penyelenggaraan pemilu,” tegas mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Bali itu.

Pihak terkait lainnya, juga harus duduk bersama dalam mencari solusi konkretnya. Dengan begitu, tidak menimbulkan persoalan yang selalu berulang dalam setiap perhelatan penyelenggarana pilkada atau pemilu.

Jika hal itu bisa dilakukan dengam baik maka proses pengawasan tahapan Pilkada serentak akan berjalan secara maksimal. (rhm)