Jakarta – Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Al Azhar Indonesia, Dr. Heri Herdiawanto, menilai bahwa pandangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam wawancara bersama tujuh jurnalis senior di Perpustakaan Pribadi Hambalang, Bogor, pada 6 April 2025, perlu dikaji secara obyektif dan konstruktif.
Menurut Dr. Heri, periode 100 hingga 150 hari pertama pemerintahan belum cukup untuk menilai secara menyeluruh keberhasilan pemerintah dalam memenuhi harapan dan ekspektasi nasional. Ia menegaskan bahwa proses pemerintahan membutuhkan waktu dan tidak bisa diukur secara instan.
“Tantangan global serta dinamika internal bangsa juga menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam menilai kinerja pemerintahan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dr. Heri menekankan bahwa profesionalitas dan integritas para penyelenggara negara harus menjadi prioritas.
“Kita harus mengingat pentingnya konsistensi dalam penerapan sistem meritokrasi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran agar tetap mendapatkan kepercayaan publik”, tandasnya.
Menurutnya, salah satu aspek yang menurutnya perlu diapresiasi adalah tingkat literasi dan pengalaman Presiden Prabowo yang membedakannya dari pemimpin sebelumnya.
“Kita harus menilai secara obyektif dan tidak berprasangka buruk,” katanya.
Dalam era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan post-truth, Dr. Heri mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat dalam memilah informasi agar tidak terjebak pada berita hoaks.
“Kita harus memiliki ketajaman dalam menilai apakah sebuah informasi valid atau tidak,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya mendukung agenda pemerintah dalam mencapai swasembada dan kemandirian bangsa. Menurutnya, langkah ini menunjukkan itikad baik yang harus didukung oleh seluruh elemen bangsa.
Dr. Heri juga menyinggung fenomena regulasi yang muncul di era Donald Trump, yang menunjukkan adanya indikasi reaksi global terhadap nasionalisme ekonomi versus globalisasi. Ia menekankan bahwa Indonesia harus bersikap proaktif dan responsif dalam menghadapi dinamika tersebut, bukan sekadar reaktif.
“Dengan memahami tantangan global serta menjaga profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan, kita dapat memastikan Indonesia tetap berada di jalur yang tepat menuju kemajuan dan kemandirian,” pungkasnya.***
