Bekasi – Suasana mencekam terjadi di kawasan Zona Eropa Boulevard Kawasan Deltamas, Desa Pasirranji, Rabu siang (14/5/2025), saat aparat gabungan Security dibantu aparat Polri dan TNI dalam menertibkan aksi pemalangan jalan yang dilakukan oleh sekelompok ormas berujung ricuh.
Massa menolak keras pembukaan akses jalan dan sempat melawan petugas dengan tindakan provokatif. Keributan tak terhindarkan hingga akhirnya petugas kepolisian meletuskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan kerumunan dan mengamankan situasi.
“Ketegangan sempat berlangsung beberapa jam, sebelum akhirnya berhasil dikendalikan”, kata Happy Happy, Community Relation PT Pura Delta Lestari (Deltamas) dalam keterangan tertulisnya.
Menurutnya, insiden ini menjadi klimaks dari konflik berkepanjangan yang telah menghambat aktivitas vital di kawasan industri Kota Deltamas.
“Jalan yang diblokir merupakan akses utama bagi proyek-proyek strategis, termasuk perumahan Sapasa Deltamas, serta lalu lintas harian warga Desa Pasirranji dan Desa Hegarmukti”, jelasnya.
Ia menyesalkan kejadian kericuhan penertiban tersebut sangat merugikan pihak Deltamas.
“Pemalangan oleh oknum ormas ini sudah terjadi sejak April 2024 dan membuat pekerjaan land clearing proyek perumahan Sapasa Deltamas berhenti total,” ujar Happy.
Menurutnya, tak hanya menghentikan proyek bernilai ratusan miliar, aksi blokir ini juga menimbulkan kekhawatiran para investor yang mulai ragu menanamkan modal di kawasan tersebut.
“Ini bukan hanya konflik portal jalan, tapi sudah menjadi ancaman serius terhadap iklim investasi. Tanah yang kami garap memiliki sertifikat SHGB yang sah, namun aksi premanisme ini membuat seolah mereka yang berkuasa,” tegasnya.
Pihak Deltamas sudah melakukan pelaporan ke pihak Polres Metro Bekasi sejak 2022 dan 2024, namun tidak ada tindakan tegas hingga kini.
“Aneh, kami sudah lapor resmi ke Polres Metro Bekasi dengan nomor laporan polisi LP/B/1143/V/2022/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA tanggal 26 Mei 2022 dan LP terakhir tahun 2024 dengan nomor STTLP/B/1534/V/2024/SPKT/POLRES METRO BEKASI, tapi tidak ada tindak lanjut konkret, sementara kelompok oknum tersebut terus memblokir jalan. Ini jelas sudah mengganggu ketertiban umum dan pembangunan nasional”, jelasnya.
Tak hanya soal proyek, pembangunan masjid di kawasan itu juga ikut terhambat. Menurut Happy, pemerintah diminta harus hadir. Apalagi, pemerintahan Presiden Prabowo saat ini sedang gencar mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur nasional.
“Kami minta pemerintah turun tangan. Khususnya Satgas Anti Premanisme. Jangan sampai ulah segelintir oknum membuat investor lari dan warga dikorbankan. Kita negara hukum, bukan negara kekuasaan ormas atau keluarga yang mengaku-ngaku waris!”, pungkasnya.
