Bangkitkan Ekonomi Lokal: Yayasan AHM Cetak Pengusaha Bengkel Digital Masa Depan!
6 Juli 2025,
12:40
WIB
 |
| Kadek Nuartana @2016 |
DENPASAR – Kalangan Dewan menuding Dinas Kebudayan menghambat upaya pelestarian adat dan budaya menyusul enggannya instantsi tersebut mencairkan dana hibah. Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali Kadek Diana menyayangkan SKPD yang tak kunjung mencairkan dana hibah yang difasilitasi anggota Dewan dalam APBD Induk 2016 dan APBD Perubahan 2016.
Kadek Diana menyebut empat SKPD yang tak mencairkan dana hibah yakni Dinas Pendikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperondag), Biro Aset dan Dinas Kebudayaan (Disbud).
Politisi vokal asal Gianyar ini menilai keempat SKPD itu tidak memiliki komitmen untuk menyejahterakan rakyat. “Bantuan dana hibah yang difasilitasi wakil rakyat tersebut sangat bermanfaat untuk kepentingan rakyat,” katanya Senin 14 November 2016.
Hasil koordinasinya dengan seluruh anggota fraksi PDIP, tak satu pun proposal dana hibah yang dicairkan oleh keempat SKPD tersebut.
Dinas pendidikan, Disperindag, Biro Aset dan Dinas Kebudayaan belum mencairkan dana hibah, baik yang dianggarkan dalam APBD Induk maupun APBD Perubahan 2016.
“Padahal tahun anggaran sudah mau habis, tak ada satupun yang cair. Mereka tidak memiliki komitmen untuk menyejahterakan rakyat,” kecam Kadek Diana, saat ditemui di gedung DPRD Bali, Senin (14/11).
Kadek Diana mengaku heran keempat SKPD itu tidak mencairkan dana hibah tersebut, padahal SKPD lainnya, yakni Dinas Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) sudah tidak ada masalah dengan pencairan dana hibah itu.
Payung hukum pencairan dana hibah itu sudah jelas, yakni Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Hibah dan Bansos dan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Hibah dan Bansos.
Di antara keempat SKPD yang mendapat black list tersebut, sodokan paling keras diarahkan ke Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi Bali. Pasalnya, proposal hibah yang diajukan ke Disbud bersentuhan dengan kegiatan di bidang agama, adat dan budaya Bali.
“Proposal dana hibah di Disbud itu untuk pelestarian agama, adat dan budaya Bali. Tapi itu tidak diperhatikan,” sesalnya. Anggota Fraksi Gabungan (Panca Bayu) DPRD Bali, Kadek Nuartana, juga mengecam Disbud Bali. Politisi PKPI ini bahkan menuding Disbud Bali menghambat pelestarian adat dan budaya Bali.
Bantuan dana hibah itu untuk pelestarian adat dan budaya Bali, tapi Disbud tidak juga mencairkannya sampai sekarang. “Disbud menghambat pelestarian adat dan budaya Bali,” tegas Nuartana. (rhm)
