 |
| Prabowo dan Jokowi dalam sebuah kesempatan (foto:Google) |
KabarNusa.com, Denpasar – Dua figur calon presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo dinilai belum punya visi yang kuat bagaimana mengelola pemerintahan dari berbagai isu dan persoalan mulai kebocoran anggaran, pemerataan informasi hingga jaminan pemerintahan yang transparan.
Beberapa pandangan organisasi masyarakat Sipil Cicil Society Organization (CSO) di Indonesia, terlontar saat konferensi pers menyikapi pertemuan Open Government Partnership (OGP) Asia Pacifc Regional Meeting yang berlangsung di Nusa Dua 4-7 Mei 2014.
Diketahui, sebanyak 153 lembaga masyarakat sipil dari 31 negara, menyampaikan komunike di antaranya mendorong para pimpinan negara dan pemeritahan di kawasan Asia Pasifik mengadopsi inisiatif Open Goverment untuk mengimplementasikan prinsip pemerintahan terbuka.
Khusus di Indonesia, mengingat sebagai Ketua OGP untuk dua tahun mendatang, padahal sebentar lagi akan ada pemilihan presiden, sehingga belum diketahui siapa presiden yang akan mengawal prinsip pemerintahan yang terbuka.
Ketika disodorkan dua nama Prabowo dan Jokowi, para aktivis LSM itu, belum melihat visi yang kuat dari calon yang diusung Partai Gerindra dan PDI Perjuangan.
“Dari semua figur calon presiden yang saat ini muncul, kami belum melihat visi yang kuat dari mereka, bagaimana dalam mengelola pemerintahan yang terbuka dan bersih,” kata Sekretaris Jenderal Transparancy International Indonesia Dadang Trsasongko di Warung Bebek Kwali Sadewo Denpasar, Senin (5/5/2014).
Baik Prabowo dan Jokowi, belum bisa memberikan jaminan bahwa pemerintahan yang bisa menjamin lebih terbuka untuk mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang baik dan lebih terbuka.
“Kami belum dengar visi mereka, bagaimana mengurangi kebocoran anggaran negara yang terus meningkat jumlahnya,” tegasnya didampingi Direktur Eksekutif MediaLink Ahamd Faisol dan aktivis masyarakat sipil lainnya.
Demikian juga, dengan visi untuk mewujudkan pemerataan informasi di Indonesia yang selama ini masih timpang dan hanya terpusat kota-kota besar di Jawa hingga Bali. Sedangkan, daerah Timur Indonesia masih tertinggal jauh.
Publik belum melihat, visi mereka dalam membuat kebijakan informasi sehingga bisa memperkecil jurang kesenjangan antar daerah. Belum lagi, bagaimana pengembangan ke depan, menyangkut kecepatan data dan informasi internet dan seterusnya, yang sejauh ini belum terlihat dari visi kedua capres.
Kedua capres tersebut, belum jelas visinya untuk menjamin pemerintahan yang terbuka transparan dan bersih.
Karenanya, ketimbang terjebak pada aksi dukung mendukung, para aktivis LSM itu berencana mendatangi kedua capres itu. Tujuannya, meminta komitmen dan mempertegas apa visi yang diusung untuk mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang terbuka dan memperkuat perspektif antikorupsi. (rma)
