Didanai Rp376 Miliar, Gubernur Koster: Pelabuhan Sanur Jadi Ikon Baru Denpasar

Gubernur Bali, Wayan Koster meninjau ke lokasi didampingi Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gede Wayan Samsi Gunarta, Pimpinan Proyek Hutama Bangun Virama KSO, Heru Wijanarko, Rabu (8/9/2021)/Dok. Humas Pemprov Bali.

Denpasar – Proyek pembangunan Pelabuhan Sanur menelan anggaran cukup besar mencapai Rp 376 Milyar yang nantinya diharapkan bisa menjadi ikon baru di Kota Denpasar.

Guna mematikan proyek Pelabuhan Sanur berjalan sesuai rencana, Gubernur Bali, Wayan Koster meninjau ke lokasi didampingi Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede dan didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gede Wayan Samsi Gunarta, Pimpinan Proyek Hutama Bangun Virama KSO, Heru Wijanarko, Perbekel Sanur Kaja dan Bendesa Adat Sanur, Rabu (8/9/2021).

Gubernur Koster ingin memastikan pembangunan terlaksana sesuai rencana. Mengingat pembangunan Pelabuhan Sanur merupakan implementasi dari pembangunan “Daerah Bali yang sesuai dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Satu diantara yang menjadi prioritasnya, pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi sebagai pendukung lima bidang prioritas pembangunan yang dituangkan di dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana,” terang Gubernur dari Utara Pulau Bali ini.

Pimpinan Proyek Hutama Bangun Virama KSO, Heru Wijanarko dihadapan Gubernur Bali melaporkan bahwa proyek pembangunan Pelabuhan Sanur saat ini sedang memasuki tahap Pekerjaan Breakwater 1 (Sisi Selatan) berupa Pemasangan Geotextile yang progressnya 79 persen, Pemasangan Batu Core dengan progress mencapai 27 persen, serta Pemasangan Secondary Layer yang progressnya baru 6 persen.

Pekerjaan Breakwater 2 (Sisi Utara) sudah menunjukan progress 72 persen berupa Pemasangan Geotextile, Pemasangan Batu Core 54 persen, dan Pemasangan Secondary Layer yang progressnya baru mencapai 9 persen.

“Selain Pekerjaan Breakwater 1 dan Breakwater 2, kedepan proyek pembangunan Pelabuhan Sanur akan memasuki tahapan pekerjaan pengerukan, pekerjaan talud, pekerjaan dermaga apung hingga pekerjaan fasilitas darat dengan target penyelesaian di Bulan Mei 2022,” ujar Pimpinan Proyek Hutama Bangun Virama KSO, Heru Wijanarko.

Gubernur Koster menjelaskan, pembangunan Pelabuhan Sanur merupakan salah satu dari tiga pelabuhan yang dirancang, yaitu Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar; Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida; dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan yang dibangun sekaligus secara bersamaan dengan anggaran penuh dari APBN Kementrian Perhubungan RI.

Total anggaran Pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar; Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida; dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan mencapai Rp 560 Milyar.

Secara rinci, anggaran Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida senilai Rp 87 Milyar; Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan sejumlah Rp 97 Milir.

“Pelabuhan Sanur di Denpasar anggarannya paling besar, yakni mencapai Rp 376 Miliar,” tuturnya.

Gubernur Koster menegaskan Pelabuhan Sanur akan menjadi pelabuhan yang sangat bagus. Karena, desainnya dikontrol langsung bersama Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi serta arsitek Bali, Popo Danes.

Kata dia, pelabuhan ini, sangat baik untuk penyeberangan warga Bali yang akan ke Nusa Penida, Nusa Ceningan dan ke Nusa Lembongan; atau melaksanakan upacara keagamaan pada saat piodalan di Pura Ratu Gede, Dalem Ped.

Demikian juga, saat berwisata, karena Pulau Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan sangat terkenal di dunia sebagai obyek wisata.

“Saya kira ini akan menjadi ikon baru di Kota Denpasar yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, termasuk sebagai bangunan yang monumental penanda Bali Era Baru,” tandasnya.

Berdasarkan aspirasi dari Wali Kota Denpasar, Ketua DPRD Kota Denpasar, Perbekel, hingga Nelayan, dimana agar kelompok nelayan di sekitar Pelabuhan Sanur meminta untuk disiapkan tempat secara khusus.

Merujuk informasi tersebut, selaku Gubernur Bali dirinya setuju. Sebab, suatu pembangunan pada prinsipnya tidak boleh mengusur atau mematikan sumber kehidupan masyarakat lokal. Jadi prinsip dasar itu, yang mana pembangunan harus harmonis dengan wilayah disini beserta masyarakat dengan kehidupannya.

Di sini karena sejarahnya nelayan, maka harus Kita jaga agar sejarah nelayan di Sanur ini terjaga dengan baik. Kemudian juga perlu Bale atau tempat berkumpul untuk Kelompok Nelayan, dan hal ini sudah diakomodir dengan meminta para pelaksana untuk memastikan arealnya,” tegasnya. (rhm)