Didera Kemacetan, Sampah hingga Ulah Wisman, AMPH Optimis Bali Tetap Menjadi Destinasi Unggulan

Nusa Penida – Meski digempur berbagai persoalan pelik seperti kemacetan, sampah, minimnya infratsruktur penunjang transportasi hingga wisatawan asing yang berulah melanggar aturan keimigrasian namun Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali (AMPB) optimis Bali tetap menjadi destinasi unggulan.

Hal itu menguat dalam diskusi “Rembug Wisata menuju Pariwisata Bali yang berkelanjutan” diinisiasi AMPB yang diketuai DR Gusti Kade Sutawa SE dan mendapat dukungan penuh pengusaha Pariwisata senior dan pemilik Bounty Cruise di atas Kapal Wisata Bounty Cruise milik menuju Pulau Nusa Penida, Sabtu 28 Desember 2024.

Dalam kegiatan digagas AMPH dengan moderator sekaligus Akademisi Undiknas Prof. Dr. IB. Raka Suardana itu, sepakat kepariwisataan Bali harus tetap optimis.

Terungkap beberapa persoalan mendasar menggerogoti pariwisata Bali mulai kemacetan sebagai akibat terbatasnya infrastruktur penunjang transportasi, drainage tersumbat dan Banjir, penanggulangan sampah, maraknya pelanggaran usaha dan keimigrasian oleh wisatawan asing yang menyalahi aturan hingga pembangunan melabrak Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Menurutnya, perlu komitmen yang kuat dari pemerintah untuk bisa menyelesaikan segala persoalan secara komprehensif.

Turut hadir para tokoh diantaranya Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali Tjokorda Bagus Pemayun Dr. Panudiana Khun, MM. (Dewan Penasehat AMPB), Agus Maha Usadha Ketua Nawacita Pariwisata Indonesia (NCPI Bali ) dan WKU KADIN Bali, I Nengah Senantara, Anggota DPR RI Dapil Bali dari Partai Nasdem Ir. Made Mandra yang pernah menjabat Direktur BTDC Nusa Dua, Owner kapal wisata Bounty Crouise Gede Wirata dan Pengamat kebijakan Publik Ketut Ngastawa.

Ketua Nawacita Pariwisata Indonesia (NCPI), WKU KADIN Bali Agus Maha Usaha, mengatakan, konsep pariwisata Bali sejatinya harus mempertimbangkan kembali tujuan akhir Pariwisata Bali bağı Kesejahteraan Masyarakat Bali itu sendiri.

Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, lingkungan, dan sosial dengan mengacu pada konsep Budaya Bali yang menghormati budaya dan lingkungan, memastikan keberlanjutan sektor pariwisata, melibatkan dan mensejahterakan masyarakat Bali yang menjadi pelaksana darı tanggung jawab Tri Hita Karana.

Guna menyikapi pariwisata Bali ke depan jika dilihat dari sisi investasi dan perekonomian harusnya mengacu pada perkembangan ekonomi global.

Saat ini, harus merefleksi “What We gonna do next year?”, dengan terpilihnya Donald Trump di Amerika Serikat yang menandakan Amerika sedang giat-giatnya untuk menarik investasi agar masuk ke negara tersebut.

Kata Agus Maha Usaha, kondisi global banyak berpengaruh terhadap kebijakan perekonomian nasional.

“Bali saat ini memiliki kurang lebih 5 juta visitors dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5.43 persen diprediksi pertumbuhan tahun depan tidak lebih dari angka tersebut, tentunya peranan investasi luar untuk menjaga pertumbuhan sangatlah dibutuhkan,” katanya.

Hanya saja, di satu sisi ada kegalauan terkait realita Di lapangan sehingga sangat diperlukan peran lebih real Pemerintah menjaga keseimbangan pertumbuhan pengusaha pariwisata Bali.

Semestinya, kata Agus Maha Usaha, Konsep Trihita Karana tidak lagi menjadi sekedar filosofi semata, namun sudah harus menjadi tanggung jawab bersama.

Model-model bisnis baru di bidang F&B development akomodasi ke depan dengan capital dan investasi besar tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi SDM pariwisata Bali.

“Jadi mau tidak mau kita harus memetakan serta menata kembali kesiapan sektor kepariwisataan Bali,” terangnya.

Dr. Panudiana Khun, MM dan Politikus Bali, I Nengah Senantara sepakat Bali akan tetap menjadi destinasi pariwisata unggulan berbasis budaya dan alam dan menolak wacana penerapan Wisata Halal serta terbuka untuk penggunaan teknologi modern dalam penanganan sampah di Bali seperti di negara maju.

Dalam pandangan analis Kebijakan Publik Ketut Ngastawa SH. MH kebijakan penanganan sampah di Bali yang tidak pernah tuntas yang mungkin terjadi karena ketidaksiapan infrastruktur.

Ketut Ngastawa mencontohkan, Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah menjadi kabupaten terbaik dalam Penanganan sampah di Indonesia padahal justru mereka pernah mengunjungi dan memuji TPS-3R Desa Adat Seminyak beberapa tahun silam.

Masalahnya karena daya terbatas dan perlu 26 ribu watt untuk mesin yang memproses sampah agar optimal kerjanya. Dan hal tersebut tidak pernah direstui anggarannya oleh PLN.

Menyoal pelanggaran warga Negara Asing baik dalam Ke Imigrasian atau kegiatan usaha diperlukan ‘law enforcement’ untuk menjaga dampak lebih lanjut terhadap Pariwisata Bali.

Diperlukan kesepakatan dan usaha bersama sama dengan dukungan yang sama pula suatu ‘Goodwill’ dan ‘Political Will’ dari pemerintahan yang baru.

Di akhir diskusi, Ketum AMPB DR Gusti Kade Sutawa SE memastikan hasil diskusi ‘Rembug Wisata’ akan diberikan kepada Penjabat (PJ.) Gubernur Bali dan Gubernur Bali mendatang untuk menjadi bahan kajian dan rekomendasi demi perbaikan Pariwisata Bal ke depan.**