“Untuk dua isu pertama kita sudah melakukan verifikasi ke Lapas Kerobokan di Bali serta ke BNNP Bali, sehingga kunjungan kali ini difokuskan untuk verifikasi keamanan dan ketertiban terutama warga asing,” ujarnya.
Ia pun mengaku berbagai masukan serta hasil rapat terkait isu-isu tersebut akan dilaporkan kepada Kepala Staf Khusus Presiden Dr. Moeldoko, untuk diteruskan kepada Presiden RI Ir. Joko Widodo.
“Untuk itu kami harapkan berbagai laporan serta masukan-masukan agar bisa kami tindaklanjuti,” imbuhnya.
Bali Startup Expo Dorong Telenta Muda Naik Kelas dan Perkuat Ekosistem Bisnis Rintisan
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra, menyampaikan apresiasi terhadap kunjungan kali ini.
Ia mengatakan ini merupakan sebuah kepedulian pemerintah pusat terhadap situasi di Bali.
Mengenai isu keamanan dan ketertiban yang melibatkan warga asing, ia mengaku pihaknya sudah melakukan Tindakan pencegahan hingga penindakan terhadap warga asing tersebut.
Lima Isu Ini Jadi Titik Rawan Pemilu, KSP Sebut Politik Identitas hingga Money Politic
Pemprov Bali sudah merumuskan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di Bali (Do’s and Don’ts), bahkan membentuk Satpol PP Pariwisata untuk mensosialisasikan aturan-aturan tersebut kepada wisatawan langsung.
Ia pun berharap rumusan-rumusan yang dihasilkan dalam rapat pagi itu bisa menjadi pedoman Pemprov Bali guna menindak wisatawan tersebut.
Berbagai masukan-masukan yang terdapat pada rapat tersebut menyimpulkan bahwa penanganan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang dipengaruhi oleh aktivitas WNA di Bali memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi di seluruh tingkat pemerintah, baik dari daerah hingga pusat.
KSP: Perpecahan di Masyarakat Tak Perlu Terjadi Karena Beda Pilihan Politik
Untuk itu ke depan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar semua stakeholder baik instansi vertikal maupun horizontal akan terus diupayakan untuk menanggulangi masalah tersebut.***