Yogyakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Umaruddin Masdar, melontarkan peringatan kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan maksimal menyambut potensi cuaca ekstrem menjelang akhir tahun 2025.
Imbauan mendesak ini muncul di tengah lonjakan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang kini menerpa berbagai wilayah di Indonesia. Umaruddin menyoroti bahwa DIY sendiri memiliki sejumlah titik rawan yang harus menjadi perhatian serius.
Mengacu pada peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Umaruddin menegaskan adanya kemungkinan peningkatan cuaca ekstrem di Jogja pada akhir tahun ini.
“Kita berharap semua pihak, baik BPBD dan semua yang terkait dengan bencana, siap siaga. Masyarakat juga harus meningkatkan kewaspadaan agar ketika ada bencana semua bisa teratasi dengan baik dan potensi bencana bisa kita minimalkan,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini kepada awak media di DPRD DIY, Selasa (2/12/2025).
Kesiapsiagaan dari seluruh rantai, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), lembaga terkait, hingga peran aktif masyarakat, menjadi kunci tak terhindarkan dalam upaya mitigasi.
Menurutnya, kesiapan ini sangat krusial untuk meminimalkan dampak kerusakan dan korban jiwa.
Sebagai jaminan kesiapan, Umaruddin memastikan bahwa DPRD DIY bersama pihak eksekutif telah mengamankan ketersediaan dana darurat bencana yang siap digelontorkan.
“Kami sudah memastikan dengan eksekutif bahwa Jogja insya Allah siap siaga. Anggaran darurat juga sudah disiapkan dan sampai sekarang belum digunakan. Jadi dari sisi anggaran kita siap,” tegasnya, menjamin penanganan bencana tidak akan terkendala masalah finansial.
Di sisi lain, Umaruddin Masdar juga menyampaikan rasa belasungkawa mendalam atas musibah banjir dan tanah longsor yang menimpa daerah lain, seperti Sumatera, di mana jumlah korban dilaporkan mencapai ratusan jiwa.
Menanggapi isu dugaan salah urus lingkungan sebagai pemicu bencana, Umaruddin menekankan pentingnya penelitian lebih lanjut. Namun, jika terbukti benar, ia menegaskan pemerintah harus menata ulang kebijakan pengelolaan hutan dan lingkungan secara menyeluruh.
“Jika bencana banjir dan tanah longsor karena adanya pengelolaan hutan yang tidak baik, maka berarti kita memang perlu menata ulang kebijakan terkait pengelolaan hutan. Hal ini harus dilakukan agar ke depan tidak berdampak separah itu kepada masyarakat,” pungkasnya. ***
