 |
| Ketua DPD Partai Golkar Ketut Sudikerta |
Kabarnusa.com – Sikap Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung yang mendorong digelarnya Munas Luar Biasa untuk menyelesaikan kemelut internal partai mengecewakan para kader beringin di tingkat bawah.
Ketua DPD Partai Golkar Bali Ketut Sudikerta menyatakan, Bali salah satu daerah yang kecewa dengan sikap Akbar yang memilih meminta dilakukannnya Munas dipercepat, paska terbitnya SK MEnteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mencabut kepengursan Golkar hasil Munas Ancol.
“Kami di daerah sangat kecewa dengan sikap Pak Akbar, sebagai senior di partai, beliau malah berstatemen yang membingkungkan kader di bawah,” tegas Sudikerta di Sekretariat DPD I Golkar di Denpasar Rabu (6/1/2016).
Menurutnya, bagaimanapun aturan dan konstitusi partai harus tetap dihormati, ditaati semua kader dan pengurus. Apalagi, saat ini secara legal formal, kepengurusan yang diakui adalah Partai Golkar sesuai Munas Bali yang merupakan tindaklanjut dari kepengurusan Munas Riau.
Apalagi, dalam perjalanannya lewat proses hukum di persidangan dan kemudian mendapat pengakuan pemerintah adalah kepengurusan hasil Munas Bali.
Dalam rapat konsultasi nasional di Bali, kata Sudikerta, semua pimpinan yang hadir dari DPD I dan DPP sepakat tidak akan menggelar Munas atau munas luar biasa sebelum masa kepengurusan hasil Munas Bali di bawah Ketua Umum Aburizal Bakrie berakhir hingga 2020.
Untuk menegakkan tatanan organisasi, maka sikap seperti yang ditunjukkan Akbar perlu mendapat teguran.
“Aturan organisasi itu harus menjadi komitmen bersama, para pemegang hak suara di partai berharap agar statemen dari kader senior harusnya memmberi kesejukan untuk kader di manapun berada,” sambung Sudikerta yang Wakil Gubernur Bali itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPP Nurdin Halid juga menegaskan, partainya memberikan teguran kepada Akbar karena sikap dan manuver politiknya dinilai sudah berada di luar posisi partai, dengan mendukung digelarnya Munaslub Partai Golkar. (rhm)
