Dukung KUR Sektor Pertanian, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp50 Triliun

Jakarta – Guna mendukung Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sektor
pertanian pemerintah telah mengalokasikan anggaran hingga Rp50 triliun.
Pemerintah memberikan dukungan cukup besar bagi para pelaku usaha baik mikro,
kecil, dan menengah untuk mengembangkan usaha pertanian.

“Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
khusus sektor pertanian sebesar Rp50 triliun,” sebut Presiden Jokowi saat
membuka The 2nd Asian Agriculture and Food Forum (ASAFF) 2020 sekaligus
Musyawarah Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Istana Negara,
Jakarta, Kamis, (12/3/2020).

Untuk itu, Jokowi meminta masyarakat segera manfaatkan itu. buat sebuah
proposal bisnis yang baik dan menunjukkan itu sebuah pekerjaan yang
dimanajemeni dengan cara-cara modern.

“Kalkulasi yang baik, sehingga memberikan kepercayaan pada perbankan bahwa
pertanian memang bisa menghidupi kita dan pertanian bisa dijadikan tumpuan
bagi ekonomi negara kita,” tandasnya.

Transformasi sektor pertanian di Indonesia sulit dilakukan tanpa adanya
perubahan dalam manajemen pembangunan pertanian.

Kata dia, kebijakan dan program pembangunan pertanian harus dijalankan mulai
dari hulu hingga hilirnya agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar
bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dari pangan dapat mendorong tingkat kesehatan yang lebih baik sehingga mampu
meningkatkan produktivitas bangsa dan negara kita. Pekerjaan berkaitan pangan,
pertanian, itu betul-betul harus dilihat dari hulu sampai hilir.

“Tidak bisa kita hanya melihat hulunya, atau melihat hilirnya, atau mengurus
hulunya tapi tidak mengurus hilirnya,” katanya mengingatkan. Dengan daratan
yang cukup luas, Indonesia sesungguhnya masih memiliki lahan dan ruang yang
amat besar bagi peningkatan sektor pertanian.

Hanya saja, menurut Presiden, diperlukan kesiapan baik dari sisi infrastruktur
pertanian serta edukasi dan kesediaan bibit yang tepat dan unggul.

“Inilah saya kira fungsi-fungsi HKTI dalam menyelesaikan persoalan-persoalan
seperti itu,” kata Presiden. Selain itu, sektor pertanian juga harus pandai
melihat peluang dan ceruk pasar yang sebenarnya cukup besar namun jarang
tersentuh.

Dicontohkan, pertanian khusus komoditas buah tropis yang memiliki permintaan
dalam jumlah besar dari mancanegara. Demikian pula dengan rempah-rempah dan
tanaman herbal yang banyak dimiliki Indonesia.

Presiden mengatakan, selama ini sektor pertanian cenderung menanam sejumlah
komoditas yang tak banyak berubah sejak puluhan tahun.

Dibutuhkan keberanian untuk mengupayakan hal-hal baru dengan model
pengembangan yang tepat disertai dengan manajemen kualitas yang baik untuk
menangkap peluang pasar yang besar.

“Apa ada yang memiliki 10 ribu hektare yang hanya ditanami buah tropis di
negara kita? Permintaan yang datang ke saya misalnya manggis. Permintaan
banyak tapi barangnya enggak ada. Dari Timur Tengah, Eropa, Tiongkok, tapi
barangnya enggak ada,” ucapnya.

Perlu disadari, sektor pertanian tidak akan mampu menyelesaikan masalah
peningkatan produksi, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, jika masih
terpaku dengan cara lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan era Industri 4.0.

Kepala Negara menyebut bahwa saat ini dibutuhkan transfer kemampuan penggunaan
dan penerapan teknologi bagi peningkatan pertanian.

“Saya rasa urusan berkaitan teknologi, aplikasi, ini mulai bermunculan. Jangan
biarkan lahan-lahan kosong yang tidak produktif terutama di luar Jawa itu
betul-betul masih menganggur dan tidak dimanfaatkan,” ujarnya.

Hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan
Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Moeldoko. (rhm)