Dunia Soroti Maraknya Pemblokiran Website di Indonesia

Menurut Jane Worthington dari International Federation of Journalists, sampai saat ini, pemblokiran website di Indonesia masih marak.

KabarNusa.com – Aksi pemblokiran di Indonesia dalam sorotan dunia internasional tanpa adanya transparansi dari pemerintah.

Menurut Jane Worthington dari International Federation of Journalists, sampai saat ini, pemblokiran website di Indonesia masih marak.

Menurutnya, tidak seharusnya website tersebut diblokir tanpa adanya transparansi dari pemerintah,

“Pemerintah Indonesia khususnya kepada Menkominfo Rudiantara untuk merevisi UU iTE. Banyak website yang diblokir dan tidak bisa diakses di Indonesia,” katanya dalam keterangan resminya di Denpasar Kamis 4 Desmber 2014.

Mestinya, Kata dia, website-website itu tidak seharusnya diblok. Apalagi, tak sedikit, website yang diblok ada juga yang memberikan edukasi seperti untuk Ibu menyusui bahkan akses google juga di blok,

“Kami minta transparansi pemblokiran terhadap website, kami juga minta UU ITE itu direvisi” imbuh Michael yang didampingi oleh Karin Karlekar dari Freedom House, Sumit Gaholtra dari Committee of Protect Journalists dan Judy Taing dari article 19.

Keberagaman media yang sangat terbatas di Indonesia juga melemahkan hak warga akan keberagaman informasi dan hak untuk berekspresi di media.

Ini salah satunya disebabkan pemusatan dan oligarki kepemilikan media, terutama televisi, yang bertentangan dengan prinsip kehidupan media yang demokratis.

Bagaimana mestinya dijunjung keberagaman kepemilikan (diversity of ownership) dan keberagaman isi media (diversity of content).

Pembatasan akses jurnalis asing ke Indonesia seperti di kawasan perbatasan Papua juga menjadi sorotan tajam bagi organisasi jurnalis international.

Dimana sebuah kebijakan yang tidak tepat karena jurnalis harus memperoleh izin tambahan dari berbagai kementerian dan kantor pemerintah, yang sangat jarang diberikan.

“Kebijakan yang menyulitkan liputan ini menghambat pemahaman negara-negara lain terhadap Indonesia, yang justru merugikan bangsa Indonesia sendiri,” tandas Michael. (gek)