Harry Pantja Sirait menyampaikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjamin kesetaraan hak sebagai Warga Negara Indonesia untuk seluruh masyarakat penyandang disablitas di Indonesia.
Diketahui para pelaku UMKM difabel ini dibina langsung Graha Nawasena Rumah Harapan di bawah naungan Dinas Sosial Kota Denpasar.
Kegiatan ini memberikan pengetahuan di bidang perpajakan yang merupakan hak seluruh warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas.
Lakukan Pemeriksaan Pajak terhadap Pengajuan Restitusi WP, Ini Imbauan DJP
Kanwil DJP Bali sebagai instansi pemerintah yang memberikan layanan kepada publik tentunya senantiasa memberikan pelayanan publik kepada setiap stakeholder.
“Termasuk di dalamnya untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara bagi teman-teman penyandang disabilitas sebagaimana amanat UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” imbuhnya.
Materi selanjutnya disampaikan Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya Mozes D.F. Nangi terkait hak dan kewajiban perpajakan pelaku UMKM dan fasilitas difabel yang tersedia di Kanwil DJP Bali serta unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Bali.
Bali FINEF 2023, OJK Harapkan KPSP Jadi Solusi Petani Padi di Kelompok Subak
”Para pelaku UMKM difabel disini apabila ingin memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu Daftar, Hitung, Bayar, Lapor atau yang sering kita sebut DHBL dapat dilakukan melalui situs pajak.go.id,” ujar Mozes.
Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar I Gusti Ayu Laxmy Saraswty menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan, dukungan, dan kolaborasi antara Kanwil DJP Bali dengan Graha Nawasena Rumah Harapan sehingga teman-teman difabel ini dapat berkembang, mandiri, dan maju.
Disabilitas di Denpasar tercatat 1.700, baik disabilitas ringan hingga berat.
OJK Bali Dorong Penguatan Kerja Sama Bisnis UMKM dan Pebisnis Ritel
“Saya harap untuk teman-teman disabilitas yang sudah mengikuti pelatihan ini bisa menjadi motivator untuk teman disabilitas lainnya agar berani menunjukkan diri,” tutup Ayu Laxmy. ***
