Ekonom INDEF: Komunikasi Pemda Lemah, Reklamasi Teluk Benoa Jadi Polemik

Kabarnusa.com – Lahirnya pro kontra di masyarakat seputar rencana reklamasi Teluk Benoa di Bali salah satunya disebabkan lemahnya komunikasi pemerintah daerah dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan pelaku usaha.

Reklamasi di Indonesia menjadi kontroversi antara pihak pro dan kontra sebagaimana terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia,

Sebut saja, rencana reklamsi di Teluk Palu di Sulawesi Utara, sekitar pantai Losari di Makassar, Sulawesi Selatan, Pantai Utara Jakarta serta Teluk Benoa di Bali.

“Polemik di balik proyek reklamasi Teluk Benoa karena pemerintah tidak mampu menjembatani komunikasi antara warga dengan pelaku usaha atas proyek reklamasi, disamping tetap harus memenuhi aspek Analisis dampak lingkungan (Amdal),” kata Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati dalam sebuah diskusi di Jakarta Minggu 27 Maret 2016.

Mestinya, pemerintah harus menjelaskan secara tuntas dan meyakinkan masyarakat bila reklamasi juga mempunyai nilai positif bagi ekonomi warga setempat.

Selama ini, publik lebih banyak menerima informasi yang tidak seimbang atau lebih banyak sisi negatifnya soal reklamasi ketimbang positifnya.

Karenanya, pemerintah harus membuat tim dan kajian independen serta komprehensif atas proyek reklamasi. Jadi, bukan kajian yang abal-abal untuk melihat, apakah reklamasi sudah menjadi kebutuhan atau sebaliknya membawa keburukan.

“Bagaimanapun juga revitalisasi reklamasi Teluk Benoa keputusannya ada di tangan pemerintah,” sambungnya.

Tentunya, mempunyai pertimbangan sisi ekonomi, disamping lingkungan dan budaya untuk menjunjung kearifan lokal.

Hanya saja, hal tersebut membutuhkan kajian tim independen agar pemerintah mempunyai dasar dalam mensosialisasikan dibalik pentingnya revitalisasi reklamasi Teluk Benoa atau sebaliknya sehingga tidak terjadi kegaduhan.

Belum keluarnya izin Amdal yang diajukan pengelola reklamasi, makin membuat ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Hal ini, lagi-lagi persoalan komunikasi yang tidak bisa dioptimalkan pemerintah.

“Padahal dibalik reklamasi mempunyai nilai ekonomi yang cukup besar seperti mampu  menyerap tenaga kerja ataupun mendatangkan investor baru,” imbuhnya. (wan)