FKPPAI Minta Pemerintah Putus Jalur Pendanaan dan Senjata OPM

Jakarta – Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuda Pecinta Alam Indonesia (FKPPAI), Alam Slamet Barkah meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terukur untuk memutus seluruh sumber pendanaan dan suplai senjata Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB/TPNPB-OPM) di Papua. Organisasi kepemudaan itu menilai rangkaian kekerasan bersenjata yang terus terjadi telah melampaui batas kemanusiaan.

“Isu HAM Papua tidak bisa dilepaskan dari eksistensi kelompok bersenjata yang masih memiliki kemampuan operasional dan jejaring pendukung”, katanya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Minggu (16/11)me.

Menurutnya, kekerasan terhadap guru, tenaga medis, dan masyarakat sipil di Papua tidak boleh dibiarkan menjadi siklus tanpa ujung.

“Negara harus memutus sumber kekuatan OPM dari pendanaan, suplai senjata, peluru, dan jaringan pelatihnya,” ujarnya.

Alam menilai pemerintah perlu melakukan penyelusuran dugaan aliran dana yang digunakan OPM untuk menopang aktivitas bersenjata.

“Pertanyaannya sederhana kita, dana mereka dari mana? Kalau jalur ini tidak dibongkar, kekerasan akan terus berulang,” ucapnya.

FKPPAI juga menyoroti kemampuan OPM memperoleh senjata api dan amunisi tajam dalam jumlah signifikan. Menurut Alam, hal tersebut menunjukkan adanya jalur suplai yang terorganisir.

“Senjata mereka bukan barang rakitan. Harus ditelusuri apakah berasal dari kebocoran dalam negeri atau masuk dari luar negeri,” tuturnya.

Selain pendanaan dan persenjataan, FKPPAI meminta pemerintah menelusuri pihak-pihak yang diduga memberikan pelatihan militer kepada OPM.

“Polanya menunjukkan ada kemampuan tempur yang terstruktur. Siapa pelatihnya, di mana lokasinya, dan siapa sponsornya harus diungkap,” kata Alam.

FKPPAI juga mendesak aparat keamanan untuk menindak pelaku kekerasan secara profesional dan akuntabel serta menjamin keselamatan warga sipil.

“Pelaku harus ditangkap dan diadili. Tidak boleh ada ruang bagi teror terhadap rakyat Papua,” ujarnya.

Alam juga menekankan bahwa isu kemanusiaan di Papua adalah persoalan serius yang membutuhkan perhatian seluruh elemen bangsa.***