Pesan Menyentuh Menteri Hukum saat Lantik 11 Pimpinan Baru di Kemenkum RI
16 November 2024,
22:39
WIB
Amlapura – Pengumpulan data mirip sensus yang digagas pemkab Karangasem dengan melibatkan ASN dan non ASN mendapatkan penolakan dari fraksi Golkar.
Penolakan Partai beringin ini dilakukan secara tertulis, Golkar menilai tidak tepat ASN yang sudah punya tugas pokok harus di Bebani dengan tugas seperti tukang sensus yakni sebagai pengumpul data.
Golkar juga minta agar pemkab Karangasem membatalkan kegiatan tersebut. Ini karena dasar hukumnya petugas tidak ada. Selain itu urgensi kegiatan ini juga tidak jelas dan dianggap tidak mendesak.
“Kalau memang urgen dan tetap akan dilaksanakan maka harus masuk dalam program APBD perubahan,” ujar jubir partai Golkar I Gusti Agung Dwi Putra yang disampaikan saat raker DPRD dengan eksekutif Rabu (3/8/2022).
Golkar juga menekankan lima poin dalam raker tersebut. Diantaranya sesuai dengan
UU No 16 tahun 1997 pasal 12 kewenangan untuk melakukan sensus terhadap data penduduk menjadi kewenangan BPS dan lembaga lain hanya sebatas sensus sektoral.
Atas dasar tersebut melibatkan ASN selain petugas sensus dalam pengumpulan data seperti itu tidak ada dasar hukumnya.
Mestinya pemkab menggunakan data BPS yang ada.kalqu mencari data sendiri seperti ini terkesan tidak percaya dengan lembaga yang ada. Sehingga secara etika membuat kurang harmonis hubungan antar lembaga.
Selain itu melibatkan ASN atau tenaga kontrak sebagai tenaga surveyor secara kemampuan teknis belum memadai. Juga menyalahi wewenang dan tugas pokoknya terutama untuk guru. Karena guru juga dilibatkan dalam pengumpulan data ini.
Selain itu kegiatan ini atau sensus satu data tidak masuk dalam APBD 2022. Sehingga pembiayaan juga tidak jelas. Diantaranya biaya operasional surveyor dan biaya cetak formulir.
Jaminan kesehatan bagi surveyor juga tidak jelas sehingga mereka tidak terlindungi.
Sementara itu sekda Karangasem I Ketut Sedana Merta mengaku akan menyampaikan hasil dari raker ini kepada bupati.
“Ya raker ini akan kita laporkan dulu sama pimpinan dalam hal ini bupati,” ujarnya. ***
