Gubernur Bali: Indonesia Negara Maritim Sudah Sepatutnya Tidak Impor Garam

28 Juni 2021, 13:38 WIB

Gubernur Wayan Koster saat membuka Rakernas Gabungan Perusahaan Ekspor
Indonesia (GPEI) ke-1 Tahun 2021 sekaligus dirangkaikan dengan HUT ke-60
di Kuta, Badung/Dok.Humas Pemprov Bali

Badung – Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan sebagai negara maritim
Indonesia sudah sepatutnya tidak perlu impor garam untuk memenuhi kebutuhan
dalam negeri.

Gubernur Koster menyampaikan itu saat membuka Rakernas Gabungan Perusahaan
Ekspor Indonesia (GPEI) ke-1 Tahun 2021 sekaligus dirangkaikan dengan HUT
ke-60 di Kuta, Badung, Sabtu 26 Juni 2021.

Lebih lanjut Koster menyatakan saat ini masih ada kebijakan yang berpihak
dengan impor. Hal ini kemudian membuat produk-produk lokal Kita tertekan.
Sebagai negara agraris, kata Koster sudah sepatutnya tidak impor beras. Akan
tetapi impor berasnya terus. Impor bawang putih juga terus.

“Kita sebagai negara kelautan, negara maritim, sudah sepatutnya tidak impor
garam. Namun garamnya juga impor,” Koster menegaskan. Bagaimana ini?
Kebalik-balik kita? Udah ngak benar caranya begini, kata mantan Anggota DPR-RI
3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Atas kondisi itu, Gubernur Koster mengingatkan seluruh GPEI yang ada di Bali,
bahwa Pulau Dewata ini punya garam terkenal di Kusamba, Klungkung, di Amed,
Karangasem, di Tejakula, Buleleng, hingga di Jembrana. Jadi sangat luar biasa.

“Tapi garam di Bali yang begitu bagus kualitasnya, garam kita sebenarnya
disenangi di luar negeri, gara-gara garam beryodium menjadikan garam Bali ngak
bisa dijual di Pasar Tradisional, karena ada aturannya,” jelas Koster.

Ditambahkan jika mau berpihak pada Indonesia yang kaya raya terhadap pertanian
dan kelautannya, maka Kita harus berubah secara politik. Sebagai solusinya di
dalam memberikan perlindungan dan keberpihakan terhadap produk lokal Bali.

Dia telah mencatat ekonomi Bali mengalami ketimpangan yang sangat tajam, yakni
52 persen lebih ekonominya bersumber dari pariwisata. Sedangkan pertanian dan
kelautannya hanya sekitar 22 persen.

Jadi ketika sumber yang besar ini terganggu, maka ekonomi Bali langsung
mengalami kontraksi. Merujuk atas masalah inilah, di masa pandemi akan
dijadikan momentum untuk menyeimbangkan struktur perekonomian Bali, antara
pariwisata, pertanian, kelautan dan industri.

Gubernur alumnus ITB ini menceritakan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional juga
telah mengikuti rencana penyeimbangan struktur perekonomian Bali, antara
pariwisata, pertanian, kelautan dan industri.

“Sehingga sekarang Bapennas bersama Tim dari Bali sedang merancang
transformasi ekonominya, kata Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini. Bali
di sektor pertanian dan kelautan yang sangat kuat tradisinya dan potensinya.

Ternyata selama ini tidak pernah diberikan kebijakan yang tepat. Industrinya
yang selama ini berkembang secara alamiah, juga tidak melalui desain arah
kebijakan yang terencana, terintegrasi, terpadu satu sama lain.

“Untuk itu, sekarang Saya akan susun agar menjadi sumber atau produk ekspor,
dan tahun 2022 bersiap on atau aktif,” sambungnya. Mengingat keberpihakan
untuk mendukung ekspor dan ekosistemnya selama ini tidak ada.

Pihaknya salut sudah ada yang jalan secara alamiah ekspornya. Namun sekali
lagi, sudah semestinya ekspor produk di Bali ini harus by desain, dipimpin
oleh Pemerintah, dan bekerjasama dengan semua stakeholder.

Gubernur Koster menyatakan di Bali saat ini telah ada Peraturan Gubernur Bali
Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Produk Pertanian, Perikanan dan
Industri Lokal Bali.

“Saya minta Bulog kalau membeli beras cadangan, gunakanlah beras lokal, jangan
beli beras dari luar hingga impor,” katanya. Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor
Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno memberikan dukungan kepada Bali untuk
melirik pasar ekspor.

Ia mengharapkan bahwa di dalam menjalankan ekspor, harus selalu bekerjasama
dengan Kementrian Luar Negeri, Kedutaan Besar di seluruh dunia untuk
memasarkan barang-barang yang akan di ekspor, dan hal ini sudah dilakukan oleh
GPEI. (rhm)

Berita Lainnya

Terkini