Gubernur Koster Bergerak Cepat, Perjuangkan Perbaikan Infrastruktur dan Normalisasi Sungai di Pusat Pasca Banjir Bali

Jakarta – Gubernur Bali, Wayan Koster, melakukan serangkaian pertemuan di Jakarta pada Senin (15/9/2025) dan Selasa (16/9/2025) untuk memperjuangkan pemulihan dan perbaikan infrastruktur Bali pasca bencana banjir bandang, khususnya di Kota Denpasar.

Langkah ini diambil setelah Koster aktif membantu penanganan korban banjir bersama tim gabungan.

Pada Selasa (16/9/2025), Gubernur Koster bertemu dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Dalam pertemuan tersebut, Koster menyampaikan aspirasi Walikota Denpasar dan memohon bantuan alat kesehatan (Alkes) untuk RSUD Wangaya Denpasar yang mengalami kerusakan akibat banjir.

Menkes Budi Sadikin merespons positif usulan ini dan berjanji akan memberikan bantuan Alkes, serta merencanakan kunjungan ke Bali pada minggu berikutnya untuk melihat langsung kondisi pasca banjir.

Selain Menkes, Koster juga bertemu dengan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Pertemuan ini membahas usulan dari Pemerintah Kabupaten Badung mengenai pemindahan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan ke Kabupaten Bangli. Menteri Andi Agtas menyatakan dukungannya terhadap usulan pemindahan tersebut.

Lebih lanjut, Gubernur Koster berdialog dengan Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus. Koster menyampaikan usulan pembangunan infrastruktur prioritas untuk tahun 2026 dan normalisasi sungai-sungai utama, termasuk Tukad Badung dan Tukad Unda, sebagai upaya mencegah terulangnya bencana banjir bandang.

Ketua Komisi V DPR RI memberikan dukungan penuh dan berjanji akan membahas usulan tersebut dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum, sekaligus meminta Menteri PU segera meninjau Bali.

Rangkaian pertemuan Koster ditutup dengan berdialog bersama Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh. Koster meminta dukungan terkait optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing (PW) melalui Kementerian Imigrasi.

Kepala BPKP merespons positif dan telah berkoordinasi dengan Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan terkait permohonan tersebut. ***