Denpasar. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya data statistik sebagai fondasi pembangunan Bali.
Hal ini disampaikan saat menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jumat (6/2).
Pertemuan tersebut membahas capaian sosial ekonomi Bali tahun 2025 sekaligus persiapan Sensus Ekonomi 2026.
“Data dari BPS adalah kompas kita. Tanpa data yang akurat, program pembangunan bisa meleset. Dengan data, kita pastikan setiap kebijakan tepat sasaran dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan krama Bali,” tegas Koster.
BPS mencatat perekonomian Bali tumbuh 5,82 persen sepanjang 2025, tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dan melampaui pertumbuhan nasional.
Sektor pariwisata kembali bergairah dengan 6,94 juta kunjungan wisatawan mancanegara, sementara wisatawan nusantara menembus 26,6 juta perjalanan.
Dari sisi sosial, Bali mencatat sejarah: tingkat kemiskinan turun menjadi 3,42 persen, terendah sejak 1996 sekaligus terendah di Indonesia.
Pengangguran pun menyusut hingga 1,45 persen, menjadikan Bali provinsi dengan TPT terendah nasional.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 80,53, menempatkan Bali di peringkat kelima nasional.
Menanggapi capaian tersebut, Gubernur Koster menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk menjadikan data BPS sebagai rujukan utama.
“Petakan rumah tangga miskin yang tersisa. Dinas sosial, PMD, semua harus bergerak bersama. Target kita jelas: kemiskinan menuju nol di Bali,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemetaan pengangguran dan penyelenggaraan bursa kerja besar-besaran agar lulusan SMK dan perguruan tinggi terserap dunia usaha.
Sebagai strategi jangka panjang, Pemprov Bali meluncurkan program “Satu Keluarga Satu Sarjana” untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Program ini menargetkan 1.450 mahasiswa dari keluarga kurang mampu dengan pembiayaan penuh, bekerja sama dengan 26–28 perguruan tinggi di Bali.
Selain itu, Gubernur Koster memperkenalkan Program Insentif Nyoman dan Ketut mulai 2026, guna menjaga keberlanjutan demografi sekaligus melestarikan identitas budaya Bali.
Insentif diberikan bagi anak ketiga dan keempat berupa bantuan pangan, pendidikan gratis, hingga jaminan kuliah bagi keluarga kurang mampu.
“Nama Nyoman dan Ketut tidak boleh punah. Ini bukan hanya soal demografi, tapi juga soal jati diri budaya Bali,” tegasnya.
Kepala BPS Bali meminta dukungan penuh Pemprov Bali untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Gubernur Koster menyambut baik rencana tersebut, menekankan sensus akan menjadi instrumen strategis dalam transformasi ekonomi Bali menuju era digital, hijau, dan biru.
Audiensi ini menjadi tonggak penting sinergi antara Pemprov Bali dan BPS, memastikan data yang kredibel dan mutakhir menjadi dasar kebijakan pembangunan Bali yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.***
