 |
| DPRD Bali menemui Aliansi Peduli Bali yang yang menolak pariwisata syariah |
Kabarnusa.com – Gubernur Bali Made Mangku Pastika menolak dengan tegas wacana pariwisata Syariah di Pulau Seribu Pura yang dinilai tidak sejalan dengan pengembangan pariwisata Bali berbasis budaya yang bernafaskan Hindu.
Sikap Pastika senada dengan suara yang disampaikan DPRD Bali yang menolak pariwisata Syariah di Bali yang sempat diwacanakan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Bali Dadang Hermawan belum lama ini.
Pastika mengatakan, wacana pariwisata Syariah di Bali hanya menimbulkan kegaduhan.
“Itu malah membuat Bali menjadi tidak kondusif. Jangan bikin yang aneh-aneh, bikin Bali menjadi tidak kondusif,” tukasnya dikonfirmasi wartawan usai rapat paripurna di DPRD Bali, Selasa (24/11/2015),
Dia khawatir, situasi Bali yang sudah kondusif seperti sekarang ini, menjadi terganggu oleh wacana semacam itu.
Untuk itu, dia meminta semua pihak agar situasi sekarang yang sudah kondusif dijaga dengan baik.
Karenanya, Gubernur Pastika kembali menegaskan ketidaksetujuannya atas wacana pariwisata syariah di Pulau Dewata.
Wakil rakyat di DPRD Bali juga menyampaikan sikap tegasnya itu saat menerima aspirasi Aliansi Peduli Bali di lantai tiga gedung dewan.
Massa diterima wakil ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry, ketua fraksi PDIP I Nyoman Parta, dan dua anggota fraksi Demokrat, yakni Ngakan Made Samudra dan I Komang Nova Sewi Putra.
Sugawa menegaskan, DPRD Bali akan menyikapi serius wacana pariwisata Syariah tersebut.
Menurutnya, wacana pemberlakuan pariwisata Syariah di Bali tidak sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang provinsi Bali.
“Pengembangan pariwisata Bali berbasis budaya yang bernafaskan agama Hindu,” tegas politikus Partai Beringin asal Buleleng itu.
Alasan diberlakukannya pariwisata syariah, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali menurutnya tidak tepat.
“Bukan malasalah jumlah wisatawan, tetapi bagaiman menjaga tanah Bali, menjaga budaya Bali. Kita butuh wisatawan berkualitas yang datang ke Bali. Kita segera Rapim. DPRD Bali sepakat menolak pariwisata syariah, karena di Bali ini kan pariwisata budaya dan agama Hindu,” tutupnya. (rhm)
