Hadapi Tren Pariwisata saat Pandemi, Desa Wisata di Bali Diharapkan Kantongi CHSE

Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) saat menjadi pembicara pada webinar Forum Komunikasi Desa Wisata (DEWI) Bali/Dok.Humas Pemprov Bali

Denpasar – Menghadapi tren perubahan parwisata saat pandemi Covid-19
maka diharapkan seluruh desa wisata di Pulau Bali bisa mengantongi sertifikat
CHSE.

Harapan disampaikan Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana
Sukawati (Cok Ace) saat menjadi pembicara pada webinar Forum Komunikasi Desa
Wisata (DEWI) Bali yang mengusung tema ‘CHSE Desa Wisata Kunci Menerima
Wisatawan’, Sabtu (10/7/2021).

Kata Wagub Bali, dalam menghadapi trend perubahan yang terjadi pada sektor
pariwisata di tengah situasi pandemi Covid-19, pengelola desa wisata di
seluruh Bali diharapkan bergegas mengurus sertifikasi CHSE yang difasilitasi
secara gratis Kementerian Pariwisata.

Sertifikasi CHSE adalah proses pemberian sertifikat kepada Usaha Pariwisata,
Destinasi Pariwisata, dan Produk Pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan
kepada wisatawan terhadap pelaksanaan Kebersihan (Cleanliness), Kesehatan
(Health), Keselamatan (Safety), dan Kelestarian Lingkungan (Environment
Sustainability).

Pada tahun ini, Bali memperoleh program sertifikasi CHSE untuk 1.200 objek
kategori hotel dan non hotel.

Wagub Cok Ace yang mengikuti webinar dari kediaman resminya di Jalan Tjok
Agung Tresna Denpasar menekankan tujuh strategi yang mesti diperhatikan dalam
menghadapi trend perubahan pada sektor pariwisata.

Salah satu strategi yang menurutnya sangat penting adalah integrasi penerapan
protokol kesehatan dan keamanan yang menjadi sebuah kebutuhan mendesak saat
ini.

Sebelumnya, imbuh Cok Ace, pelaku pariwisata terkesan terlalu percaya diri dan
sudah merasa nyaman dengan kualifikasi yang dimiliki. Padahal, sebaik apapun
kualifikasi yang dimiliki, belum bisa meyakinkan jika tak dilengkapi bukti
sertifikat.

“Saya contohkan hal kecil, seorang tukang kebun di satu hotel secara
kualifikasi punya kemampuan yang handal. Tapi tanpa serfifikat, dia tidak
memiliki bukti kalau dia handal,” ucap Cok Ace pada webinar yang diikuti
pengelola desa wisata dari seluruh Bali ini.

Mengingat pentingnya sertifikasi, ia mengajak seluruh desa wisata di Bali
memanfaatkan program sertifikasi CHSE Kementerian Pariwisata. Cok Ace
berharap, seluruh desa wisata di Bali menggunakan kesempatan dengan
sebaik-baiknya agar tahun ini seluruhnya bisa tersertifikasi.

Selain pentingnya integrasi penerapan protokol kesehatan dan keamanan, Wagub
yang juga menjabat sebagai Ketua BPD PHRI Bali ini menyebut 6 strategi lain
yang harus mendapat perhatian.

Strategi dimaksud memahami perubahan kebiasaan wisatawan, pentingnya campur
tangan pemerintah, komunikasi marketing untuk pemulihan kepercayaan pasar
investasi di bidang IT, pengembangan model bisnis baru dengan mengedepankan
sistem online dan pentingnya pemahaman cara mempertahankan bisnis.

Panglingsir Puri Ubud ini mengingatkan pula dua hakekat yang harus
diperhatikan dalam pengembangan pariwisata.

Pertama, pariwisata tidak boleh mendegradasi, merusak apalagi mematikan adat
dan budaya bali. Kedua, pariwisata tidak boleh mematikan atau mengeleminasi
rakyat Bali, tidak boleh menghancurkan alam bali dan memberi manfaat bagi
kesejahteraan.

Webinar juga menghadirkan enam pembicara lain yaitu Kepala Perwakilan BI
Provinsi Bali Trisno Nugroho, Ketua BTB/GIPI Bali IB Agung Partha Adnyana,
Kadis Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa Ketua Pusat Unggulan Pariwisata
UNUD AA. Agung Suryawan Wiranatha, Tim Sertifikasi CHSE IB Purwa Sidemen dan
Asesor CHSE Dian Indrawati.

Kadisparda Putu Astawa memaparkan materi kebijakan dan strategi percepatan
pemulihan pariwisata Bali melalui strategi 3T (Trust, Trial and Travel).
(rhm)