HAMI Ragukan Yasonna Mampu Benahi Hukum & HAM RI

29 Oktober 2014, 05:44 WIB

HAMI%2BKabarNusa.com

KabarNusa.com – Komitmen Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dinilai belum terlihat kuat dalam aspek penegakan hukum di Tanah Air.

Terpilihnya Yasonna Hamonangan Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM di mata organisasi advokat muda itu, masih diragukan mampu memberesi persoalan hukum dan HAM di Indonesia.

“Fokus hukum (di Kabinet Kerja Jokowi) komitmennya tidak tertangkap,” tegas Sekretaris Jenderal (Sekjen) HAMI Bali, Valerian Libert Wangge di Denpasar Selasa 28 Oktober 2014.

Pengumuman komposisi kabinet termasuk Menteri Hukum dan HAM, tidak mmebuat surprise mereja.

“Siapa itu Yasonna dan rekam jejaknya, kami tidak tahu. Tidak wow lah,” kira kira begitu,” seloroh berkepala plontos itu.

HAMI sejak awal menaruh harapan besar terhadap pemerintah baru dalam konteks penegakan hukum dan HAM.

Pasalnta, banyak catatan serius pemerintah sebelumnya yang mesti diselesaikan dalam waktu cepat.

“Sekarang kita tunggu siapa yang jadi Jaksa Agung,” tandasnya lagi.

Faris, panggilan akrabnya, menilai bobot Kabinet Kerja Jokowi fokus pada dua hal, kemaritiman dan ekonomi.

“Saya kira bobotnya fokus pada dua hal itu,” tegas mantan aktivis 98 itu.

Fokus arah penegakan hukum kepemimpinan Jokowi baru bisa terlihat kala Jaksa Agung sudah ditetapkan.

Siapa Jaksa Agung, baru ketahuan. Publik memiliki ekpektasi lebih terhadap sosok seperti Baharuddin Lopa kala menjabat Jaksa Agung, misalnya.

“Hal itu tidak kala Jokowi mengumumkan siapa Menkum HAM. Biasa saja,” katanya.

Dalam padangam Ketua DPC HAMI Kota Denpasar, Leonardo Agustino melihat yang patut diapresiasi dari Kabinet Kerja Jokowi adalah perspektif gender dan mengakomodasi anak-anak muda.

“Ada 8 menteri perempuan. Konsen kami terhadap kelompok rentan. Perempuan kelompok rentan. Juga ada semangat muda yang hadir di kabinet seperti Puan Maharani, Yuddy Chrisnandi dan Anies Baswedan. Biarlah mereka bekerja dulu,” tukas dia. (kto)

Berita Lainnya

Terkini