Harmoni Politik dalam Transisi Pemerintahan: Pelajaran dari Presiden Jokowi dan Prabowo

Jakarta – Posisi duduk Presiden terpilih Prabowo Subianto berada di sebelah kanan Presiden Jokowi saat pelaksanaan upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 79 di IKN menunjukkan proses transisi pemerintahan yang sangat elegan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Presiden Jokowi bersama Presiden terpilih Prabowo Harmoni Politik dalam Transisi Pemerintahan: Pelajaran dari Presiden Jokowi dan Prabowo

Posisi duduk Presiden terpilih Prabowo Subianto berada di sebelah kanan Presiden Jokowi saat pelaksanaan upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 79 di IKN menunjukkan proses transisi pemerintahan yang sangat elegan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto melalui keterangan tertulisnya (19/8).

“Presiden Jokowi menunjukkan kelasnya sebagai tokoh negarawan dengan memposisikan di ruang terhormat kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto saat momentum Upacara HUT RI di IKN berdampingan dengan dirinya, penempatan tersebut merupakan simbol proses transisi pemerintah berjalan mulus”, katanya.

Menurutnya, Indonesia berada di ambang transisi pemerintahan, dengan hasil pemilu 2024 yang akan menentukan arah kepemimpinan nasional.

“Stabilitas politik menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan pembangunan, terutama di tengah dinamika politik global yang semakin kompleks. Hubungan harmonis Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo merupakan pelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia”, tandasnya.

Baginya, diperlukan kesiapan menghadapi perubahan, baik dari sisi kebijakan maupun infrastruktur politik.

“Sebab, langkah tersebut akan menentukan bagaimana Indonesia melanjutkan langkahnya sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara bahkan di dunia”, jelasnya.

Ia menyatakan, transisi pemerintahan di Indonesia selalu menjadi momen penting yang menentukan arah masa depan negara.

“Setiap pergantian kepemimpinan membawa harapan baru, tetapi juga risiko bagi stabilitas politik. Proses transisi yang berjalan dengan baik menunjukkan kematangan demokrasi dan ketahanan institusi politik di Indonesia”, bebernya.

Namun, Ia juga menegaskan jika tidak dikelola dengan bijak, transisi ini dapat memicu ketegangan politik, ketidakpastian ekonomi, dan bahkan gangguan sosial.

“Maka, penting bagi setiap pemimpin transisi untuk mampu membangun kepercayaan publik, menjaga kelancaran birokrasi, dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan strategis tetap berjalan tanpa hambatan yang berarti”, tegasnya.

Ia memandang stabilitas politik juga sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk partai politik, masyarakat sipil, dan aktor ekonomi.

“Koalisi yang solid dan komunikasi yang transparan menjadi kunci untuk menghindari konflik serta menjaga kepercayaan publik”, katanya.

Ia optimis soliditas pemerintahan ke depan akan terbangun optimal dengan koalisi yang semakin solid.

“Semangat soliditas ini dicerminkan dengan bergabungnya Partai Nasdem dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebelum 2 hari dilaksanakan upacara peringatan HUT RI di IKN pada 15 Agustus 2024 dan disusul partai non parlemen yakni PPP dan Perindo. Selain itu, PKS komitmen bergabung dalam koalisi KIM plus pada Pilkada serentak 2024”, tandasnya.

Pakar Geografi keseimbangan dalam transisi pemerintahasaat momentum HU RI di IKN/Doc. melalui keterangan tertulisnya (19/8).

“Presiden Jokowi menunjukkan kelasnya sebagai tokoh negarawan dengan memposisikan di ruang terhormat kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto saat momentum Upacara HUT RI di IKN berdampingan dengan dirinya, penempatan tersebut merupakan simbol proses transisi pemerintah berjalan mulus”, katanya.

Menurutnya, Indonesia berada di ambang transisi pemerintahan, dengan hasil pemilu 2024 yang akan menentukan arah kepemimpinan nasional.

“Stabilitas politik menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan pembangunan, terutama di tengah dinamika politik global yang semakin kompleks. Hubungan harmonis Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo merupakan pelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia”, tandasnya.

Baginya, diperlukan kesiapan menghadapi perubahan, baik dari sisi kebijakan maupun infrastruktur politik.

“Sebab, langkah tersebut akan menentukan bagaimana Indonesia melanjutkan langkahnya sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara bahkan di dunia”, jelasnya.

Ia menyatakan, transisi pemerintahan di Indonesia selalu menjadi momen penting yang menentukan arah masa depan negara.

“Setiap pergantian kepemimpinan membawa harapan baru, tetapi juga risiko bagi stabilitas politik. Proses transisi yang berjalan dengan baik menunjukkan kematangan demokrasi dan ketahanan institusi politik di Indonesia”, bebernya.

Namun, Ia juga menegaskan jika tidak dikelola dengan bijak, transisi ini dapat memicu ketegangan politik, ketidakpastian ekonomi, dan bahkan gangguan sosial.

“Maka, penting bagi setiap pemimpin transisi untuk mampu membangun kepercayaan publik, menjaga kelancaran birokrasi, dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan strategis tetap berjalan tanpa hambatan yang berarti”, tegasnya.

Ia memandang stabilitas politik juga sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk partai politik, masyarakat sipil, dan aktor ekonomi.

“Koalisi yang solid dan komunikasi yang transparan menjadi kunci untuk menghindari konflik serta menjaga kepercayaan publik”, katanya.

Ia optimis soliditas pemerintahan ke depan akan terbangun optimal dengan koalisi yang semakin solid.

“Semangat soliditas ini dicerminkan dengan bergabungnya Partai Nasdem dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebelum 2 hari dilaksanakan upacara peringatan HUT RI di IKN pada 15 Agustus 2024 dan disusul partai non parlemen yakni PPP dan Perindo. Selain itu, PKS komitmen bergabung dalam koalisi KIM plus pada Pilkada serentak 2024”, tandasnya.

Pakar Geografi Politik Universitas Islam 45 (Unisma) ini membeberkan dalam konteks Indonesia yang beragam, menjaga keseimbangan dalam transisi pemerintahan secara berkelanjutan menjadi tantangan tersendiri.

“Dengan mengedepankan dialog, inklusivitas, dan penegakan hukum yang adil, transisi pemerintahan dapat menjadi momentum untuk memperkuat fondasi politik dan mendorong stabilitas yang berkelanjutan di tengah dinamika global yang perlu dihadapi bersama”, pungkasnya.***